Pemprov Sultra Gelar Rakor Kominfo 2026, Fokus Percepat Pemerataan Akses Digital

Kendari, Sultrademo.co Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Kendari, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema Membangun Sinergi Bersama Mewujudkan Ekosistem Digital Daerah.

Rakor ini menjadi forum konsolidasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pemerataan akses digital serta mendukung transformasi digital di Sulawesi Tenggara.

Bacaan Lainnya

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Rony Yakob, mengatakan pembangunan ekosistem digital saat ini menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, akses digital tidak lagi hanya menjadi fasilitas pendukung, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi mulai dari infrastruktur, layanan, hingga sumber daya manusia,” kata Rony saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, pemerintah terus mendorong sejumlah program strategis untuk mempercepat transformasi digital di Sulawesi Tenggara. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur digital, pemetaan wilayah blankspot, penyediaan layanan internet di ruang publik dan sekolah, pengukuran indeks digital daerah, hingga penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Rony menilai kesenjangan akses digital antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus diatasi bersama. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dunia usaha, dan masyarakat agar layanan digital dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses internet di daerah.

Salah satunya adalah penyediaan layanan WiFi publik di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Selain itu, Dinas Kominfo juga telah mendata 94 sekolah yang akan diusulkan dalam program internet sekolah.

“Kehadiran internet di ruang publik diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan digital, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Pemprov Sultra juga tengah mendorong penyediaan akses internet bagi SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Program tersebut diprioritaskan untuk sekolah yang telah memiliki akses listrik tetapi belum terjangkau jaringan internet.

Menurut Andi, langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan pembelajaran berbasis digital serta meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Selain pembangunan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk itu, Pemprov Sultra bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital (BBLSDM Komdigi) Makassar dalam pelaksanaan asesmen dan pelatihan kompetensi digital bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Peningkatan kompetensi digital ASN menjadi fondasi penting untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Andi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BBLSDM Komdigi Makassar Baso Saleh, Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Komdigi Muhammad Luthfi Akib, Sekretaris BPW Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua Bahtiar, serta kepala dinas Kominfo kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Penulis: Muhammad Sulhijah

Pos terkait