“Sebuah Catatan Ringkas Dari JaDI Sultra”

Oleh : HIDAYATULLAH, S.H
Ketua Presidum JaDI Sultra

Tulisan ini saya angkat sebagai catatan monitoring JaDI Sultra selama awal dimulainya tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan (PSL) s.d tahapan pendaftaran Paslon Kada di 7 (tujuh) daerah Pilkada 2020 di Sultra bwrkaitan Penegakkan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, Sebagai berikut;

sultrademo

1). Sejak awal tahapan PSL dimulai khusus di Sultra tidak ada upaya dan Langkah-langkah mitigasi risiko yang diperkenalkan oleh Penyelenggara Pemilu maupun Pemda setempat terkait isu sentral penegakkan disiplin dan hukum protokol kesehatan Covid-19 pada Pilkada 2020 kepada khalayak publik di Sultra. Kalaupun ada hanya seputar berita online yang tidak efektif, tidak kontinyu dan tidak masif. Kesan yang timbul penyelenggara Pemilu hanya sebagai sumber dari berita bukan inisiatif dan inovasi untuk bersosialisasi sebagaimana kewajiban penyelenggara Pemilu untuk mencukupkan semua informasi tahapan Pilkada 2020 kepada publik.

2). Pemprov maupun Pemda setempat, KPU dan Bawaslu daerah Pilkada masih gamang dalam Penerapan dan Penegakkan Disiplin Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dari tiga hari pendaftaran Paslon 4-6 September 2020 disertai iringan massa simpatisan/pendukung yang seluruhnya nyaris tidak mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Proses Pendaftaran Paslon dan antusiasnya masyarakat pendukung dan simpatisan yang ikut mendampingi Paslon Kada terciderai dengan tidak mengindahkan jaga jarak (physical distancing), kerumunan (sosial distancing) serta banyak yang tidak mengenakan masker.

3). KPU dan Bawaslu daerah Pilkada lengah dan lalai serta tidak siap menjadikan momentum pendaftaran sebagai titik awal gerakan pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini juga dikarenakan tidak memiliki skema yang kongkret dalam Penegakkan Protokol kesehatan Covid-19 bersama Pemda setempat.

4).Konflik kepentingan caln Petahana ex officio Ketua Gugus Tugas Covid-19 sehingga tidak dapat menerapkan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan Covid-19. Seharusnya diperlukan aturan kongkret bahwa calon Petahana sejak mendaftar sebagai Paslon Kada di KPU sudah harus menyerahkan posisi dan tanggungjawabnya sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 kepada Wakil yang tidak maju sebagai Cakada atau Sekda atau Kadis Kesehatan dan/atau otoritas yang berwenang yang bisa menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

5).Pemrprov. Sultra dan Pemkab di 7 Kab Pilkada di Sultra terlambat atau terindikasi sengaja menyimpan berlarut sehingga terlambat menerbitkan Pergub maupun Perbub sebagai tindak lanjut dari amanat Inpres No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Hampir tata-rata Pergub dan Perbub itu terbit atau disosialisasikan kepada publik setelah masa pendaftaran Paslon Kada selesai. Padahal Pergub Sultra dan Perbub 7 daerah Pilkada telah di terbitkan atau ditanda tangani sejak akhir Agustus 2020 dan khusus Pergub Sultra pada tanggal 1 September 2020.

6).Masih tidak seragamnya pemahaman dan penerapan SOP di KPU kabupaten Pilkada dalam proses penerimaan pendafatan Paslon dimana terdapat salah satu KPU Kabupaten yang menerima salah satu Paslon Kada yang tidak membawa hasil swab test tetapi masuk dalam ruang pendaftaran kantor KPU tersebut. Sehingga terjadi Kelalain atau kebobolan yang ternyata salah satu Paslon tersebut terkonfirmasi Positif Covid-19 paska pendafatran. Sementara KPU Kabupayen lainnya menerapkan SOP ketat bagi Paslon yang tidak membawa hasil swab test tidak diperbolehkan masuk dalam ruangan pendaftaran dan berada diluar kantor KPU setempat.

Baca Juga :  Raih Tiga Penghargaan, Syarifuddin Bakal Terus Lakukan Pengembangan Aplikasi JARI

7).Tidak diwajibkannya baik Komisioner KPU maupun Bawaslu dan staf yang terlibat dalam proses pendaftaran Paslon Kada, LO Paslon Kada terkait swab test sebagai pencegahan kolektif agar semua pihak steril dari wabah Covid-19. Hal ini menjadi posisi Paslon kada termarginalkan seolah-olah hanya mereka pihak yang dicurigai terkonfirmasi Covid-19. Padahal wabah Covid-19 tidak memandang siapapun yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

8). KPU dan Bawaslu di daerah Pikada di Sultra menunjukkan kesulitan dan sepertinya menghadapi kendala hukum dan tidak dapat menyakinkan sejak awal terkait kepentingan politik Paslon untuk tidak menghadirkan ribuan masa simpatisan selama tahapan pendaftaran Paslon. Pada akhirnya menimbulkan situasi ketidakpastian siapa yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran disiplin protokol kesehatan Covid-19. Secara khusus, kami amati KPU dan Bawaslu daerah setempat sepertinya menghadapi kebingungan kolektif terkait kesenjangan dalam ketentuan hukum karena tidak ada skema yang kongkret dan aturan yang tegas baik pada UU Pilkada maupun pada PKPU.

9). Situasi ketidakpastian dan kendala hukum Itu ditambah dengan minimnya inovasi maupun inisiatif lokal penyelenggara pemilu seperti contoh; diperlukannya konsensus bersama dengan Pemda, Paslon serta parpol pengusung bersama KPU dan Bawaslu setempat untuk membuat kesepakatan bersama dan/atau pakta integritas bersama dalam Penegakkan disiplin dan hukum dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 selama masa tahapan Pilkada 2020 dimasa pandemi.

10).Sampai saat ini belum nampak KPU dan Bawaslu setempat bersama Pemda dan aparat keamanan (Polisi dan TNI) untuk bersama-sama secara integral menjadikan Isu Pencegahan Wabah Covid-19 di Pilkada 2020 sebagai isu central yang inherent. Masing-masing pihak masih bekerja sektoral.

Demikian catatan JaDI Sultra dalam memonitoring tahapan PSL 2020 yang berjalan di Sultra pada 7 (tujuh) daerah Kabupaten. Ini juga bagian dari kesimpulan awal kami bahwa sampai sejauh ini belum ada hal kongkret mengatasi kendala hukum serta langkah mitigasi risiko kesehatan yang masih lemah terhadap tindakan pencegahan wabah sesuai protokol kesehatan Covid-19.

KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada 2020 sampai saat ini belum mampu meyakinkan publik Sultra sehingga disangsikan Pikada 2020 bisa berkualitas. Belum dapat kita menaruh harapan yang optimis bahwa penyelengara Pilkada 2020 untuk memastikan hari H Tanggal 9 Desember 2020 dapat berlangsung secara aman, sehat dan selamat dari wabah Covid-19.

Komentar