POLEMIK TAMBANG PULAU WAWONII, ERWIN USMAN: PEMBEKUAN IUP MESTI DIDUKUNG REGULASI YANG BERKEPASTIAN HUKUM

  • Whatsapp

SULTRADEMO.CO, Kendari – Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman turut angkat bicara terkait polemik pertambangan di pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara di mana sudah dua kali aksi massa dalam tiga hari terakhir yang berujung ricuh. Sementara itu Gubernur Sultra, Ali Mazi telah memutuskan membekukan 15 IUP di pulau Wawonii (11/3).

“Saya turut prihatin dan menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan dalam dua kali aksi massa. Solidaritas saya untuk para korban. Bagaimana pun eskalasi konfliknya, semangat perdamaian, persaudaraan, serta persatuan kita sebagai sesama warga Sultra adalah hal utama” Ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Ia juga mengapresiasi langkah pembekuan 15 IUP di Konkep yang dilakukan oleh Gubernur Ali Mazi, namun tetap mengkritisi lambatnya respon Pemprov Sultra, sebab dalam dua kali aksi telah terjadi tindakan kekerasan dan ada korban, baik dari pihak warga maupun aparat yang menurutnya suatu kondisi yang mestinya tidak perlu terjadi, jika Gubernur Ali Mazi lebih responsif dan segera menggelar dialog yang adil dan demokratis dengan warga Wawonii yang gelar aksi, maupun dengan perwakilan mahasiswa.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPP Pospera Bidang ESDM dan Lingkungan ini menekankan pentingnya kepastian hukum langkah pembekuan IUP yang dilakukan Gubernur Ali Mazi.

“Langkah membekukan 15 IUP di Wawonii hanya dapat bermakna hukum jika diikuti dengan dikeluarkannnya suatu surat putusan Gubernur terkait hal tersebut. Sebab IUP adalah produk hukum. Ada tata cara dan prosedur pembatalan atau penghentiannya yang diatur dalam Undang-undang Minerba. Oleh karena itu, Gubernur sebaiknya mengambil langkah tegas berikutnya dengan mengeluarkan suatu keputusan tertulis guna menguatkan pernyataannya di media massa” Tambahnya.

“Lebih strategis dari itu, akan sangat baik jika Gubernur Ali Mazi segera mengkoordinasikan digelarnya suatu tindakan audit atas ratusan IUP tambang yang terbit di Sultra sejak tahun 2009. Termasuk 15 IUP yang ada di pulau Wawonii. Gubernur dapat menggunakan instrumen UUPPLH 32/2009 untuk tindakan audit ini. Juga akan sangat kuat bila mengkoordinasikannya dengan KPK melalui program Koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba. Hal ini untuk menyasar dugaan adanya praktek korupsi dalam proses terbitnya IUP, dan pada saat operasionalnya”

Terakhir Ia berharap dengan kasus ini, Gubernur Alimazi dapat mengambil pelajaran dengan memberi respon cepat dalam menyikapi persoalan-persoalan kerakyatan dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat Sulawesi Tenggara.

  • Whatsapp

Pos terkait