Kendari, Sultrademo.co – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mengkaji gagasan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, wacana tersebut muncul sebagai respons atas mahalnya biaya politik yang timbul dari sistem pemilu langsung.
Prabowo menilai, demokrasi perwakilan bukan hal baru dan telah diterapkan di berbagai negara.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujarnya saat berpidato pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12).
Ia menambahkan bahwa sejumlah negara menggunakan sistem serupa. “Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai
sistem politik yang murah,” lanjutnya.
Prabowo juga menekankan bahwa politik Indonesia harus kembali pada prinsip gotong royong setelah proses kontestasi selesai.
“Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil Lahadalia turut menyuarakan gagasan tersebut. Ia mengingatkan bahwa ide memilih kepala daerah melalui legislatif sebenarnya sudah pernah ia sampaikan setahun lalu.
“Keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” ucap Bahlil.
Bahlil menilai Indonesia perlu menemukan formulasi demokrasi yang tepat dan efisien, terutama dalam menekan biaya politik.
“Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali, harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” pungkasnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
