RUU Pemilu Terbaru : Pemilu Daerah Digelar 2027

  • Whatsapp

JAKARTA, sultrademo.co – Badan legislasi DPR RI tengah melakukan proses harmonisasi draft rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Umum terbaru. Dalam draft RUU Pemilu ini, penyelenggaraan Pilkada kembali dinormalisasi. Sehingga setelah Pilkada pada 2020 lalu, kembali akan digelar Pilkada di 2022 dan 2023.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya kepada merdeka.com, Selasa (19/1/2022).

Bacaan Lainnya

“2020 ke 2025, 2022-2027, 2023-2028, itu saja itu normalisasi,” ujar Willy.

RUU ini juga memisahkan rezim Pemilu yang terdiri dari Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI Nasional dan Pemilu Daerah yang terdiri dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali kota.

Sehingga penyelenggaraan keduanya tidak diserentakkan seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017.

“Enggak (diserentakan). Berat. Karena prosesnya yang harus kita lihat adalah kan tiga ya, aspek pemilihan itu ada peserta, pemilih, penyelenggara. Enggak mungkin hanya satu aspek,” lanjut Willy.

Dalam draft RUU Pemilu ini, penyelenggaraan Pemilu Daerah akan digelar pertama kali pada tahun 2027.

Sehingga masa jabatan kepala daerah pemilihan tahun 2020 yang akan habis pada 2025 akan digantikan pejabat sementara hingga pemilihan tahun 2027.

Sedangkan kepala daerah yang terpilih pada tahun 2022 dan 2023 masa jabatannya akan habis pada Pemilu Daerah tahun 2027.

Selanjutnya, Pemilu Daerah akan kembali digelar pada 2032 dan akan diselenggarakan pemilihan setiap lima tahun sekali.

Ads

Pos terkait