Jakarta, Sultrademo.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio, secara resmi membuka rapat koordinasi persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra tahun 2025-2029.
Bertindak atas nama Penjabat Gubernur Komjen Pol Andap Budhi Revianto, Asrun menyampaikan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan penyusunan dokumen ini, yang berlangsung di Jakarta pada Senin (4/11/2024).
Sekda Sultra memulai sambutannya dengan mengapresiasi kontribusi para perencana yang telah bekerja keras menyusun dokumen RPJMD, sesuai Perda Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) hingga 2045.
“Dukungan dari semua pihak, baik dalam koordinasi maupun sinkronisasi dokumen teknis, sangat kami apresiasi,” ungkap Asrun.
Memasuki akhir 2024, yang menurut Sekda adalah tahun yang penuh tantangan, Pemprov Sultra berada pada fase transisi tiga perencanaan sekaligus: jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
Tahun ini menjadi penentu dalam perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana Sultra diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil tambang, pertanian, dan pariwisata bahari.
Mengusung tema “Sulawesi Tenggara sebagai sentra pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan destinasi pariwisata bahari,” Asrun menegaskan bahwa semua pihak harus berkolaborasi dalam menyusun program dan anggaran yang efisien.
“Transformasi sektor pertambangan dari pengekspor bahan mentah menjadi pusat pengolahan adalah target besar yang harus segera kita capai,” jelasnya.
Tak hanya sektor tambang, Asrun juga menyoroti transformasi sektor pertanian di Sultra. Pada tahun 2029, produk pertanian diharapkan bukan lagi hanya komoditas mentah, melainkan produk bernilai tambah yang memberikan kesejahteraan bagi petani dan nelayan.
Sekda juga menegaskan pentingnya memperhatikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan regulasi yang kondusif.
Dalam rapat tersebut, Sekda menyoroti pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama perencanaan dan evaluasi.
“Prinsipnya, data dibuat sekali dan dapat digunakan berkali-kali. Kita harus menghindari duplikasi yang dapat mengganggu pembangunan,” ujar Asrun.
Mengingat keterbatasan anggaran, pendekatan money follow program priority harus menjadi fokus, memastikan anggaran dialokasikan ke program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Asrun menegaskan pentingnya sinergi antarsektor dalam menangani isu-isu strategis seperti kemiskinan, stunting, pengembangan industri, dan pariwisata.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun dokumen renstra dan renja tepat waktu dan sesuai ketentuan, agar selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah yang mengacu pada visi pemimpin daerah terpilih dalam Pilkada 2024.
Pada kesempatan ini, Sekda juga menambahkan bahwa evaluasi perubahan RAPBD 2024 telah diterbitkan pada 30 Oktober 2024. Untuk memaksimalkan APBD 2025, para OPD diharapkan berkonsultasi dengan kementerian terkait guna menyelaraskan prioritas nasional yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029.
Rapat tersebut dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta pimpinan OPD dan perencana dari berbagai instansi di Sultra. Kehadiran mereka diharapkan mampu menyamakan persepsi dan mendukung implementasi target pembangunan Sultra di bawah tema besar tahun 2025-2029.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
