Soal Penertiban Rumah Makan Kampung Mangrove, Begini Penjelasan Kadis PUPR

Kendari, Sultrademo. co – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Erlis Sadya Kencana menyatakan proses penertiban rumah makan kampung mangrove yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari sudah sesuai prosedur dan memakan waktu yang cukup lama hingga pembongkaran dilakukan.

Erlis menjelaskan, pembongkaran bangunan RM Kampung Mangrove di Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu dilakukan, karena yang bersangkutan melanggar Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Kendari dan Perwali No. 21 Tahun 2021 Tentang RDTR CBD Teluk Kendari.

Bacaan Lainnya

“Pelanggaran yang dilakukan RM Kampung Mangrove adalah pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan RTH dan sempadan sungai, serta tidak memiliki persetujuan atau perizinan dasar dari pemerintah,” kata Kadis PUPR, Jumat (24/11/2023).

Lanjut kata Erlis, semua tahapan pemberian sanksi administratif yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, jika dilihat dari riwayat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari mulai dari Perda Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Rencana Induk Kota (RIK) Tahun 1984-2004 dan Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang RTRW Kota Kendari Tahun 2000-2010 lokasi RM Kampung Mangrove merupakan jalur hijau, sampai pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Kendari Tahun 2010-2030 lokasi yang ditempati oleh RM Kampung Mangrove juga tetap merupakan kawasan Ruang Terbuka Hijau dan sempadan sungai.

Akibat pelanggaran tersebut, Pemerintah Kota Kendari telah memberikan sanksi administratif sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perwali Kota Kendari No. 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Menurut Kadis PUPR proses pemberian sanksi yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari sudah dilakukan sejak tahun 2020. Diawali dengan pemberian surat panggilan pertama 3 Juli 2020, kemudian panggilan ke dua 7 Juli 2020, dilanjutkan dengan penyampaian surat peringatan 20 Juli 2020 dan Surat penghentian sementara kegiatan tanggal 10 Agustus 2020.

“Setelah diberikan surat penghentian sementara kegiatan tersebut, pemilik RM Kampung Mangrove tidak mengindahkan dan tetap melakukan kegiatan secara diam-diam,” ujarnya.

Masih belum ada niat baik dari pemilik untuk menindaklanjuti surat dari Dinas PUPR, kemudian, tanggal 11 November 2020 Dinas PUPR mengirimkan surat penutupan lokasi, sekaligus Pemerintah Kota Kendari didampingi oleh Kementerian ATR/BPN, melakukan penyegelan bangunan dan pemasangan garis polisi.

Kemudian tanggal 9 Desember 2020, pemilik RM Kampung Mangrove telah menandatangani surat pernyataan pembongkaran sendiri untuk melakukan pembongkaran secara mandiri namun tidak juga dilakukan

Tak selesai di tahun 2020, tahun 2021 Dinas PUPR kembali bersurat melakukan pemanggilan pertama, kedua dan memberikan surat peringatan namun niat baik menanggapi tidak juga diperlihatkan. Sehingga Tanggal 26 Agustus 2023, Dinas PUPR kembali melayangkan surat perintah pembongkaran mandiri.

“Pada saat diberikan surat perintah pembongkaran mandiri, pemilik RM Kampung Mangrove diberikan waktu 14 hari sejak diterimanya surat untuk melakukan pembongkaran mandiri dan melakukan pengembalian fungsi ruang terhadap lokasi RM Kampung Mangrove yang berada di Ruang Terbuka Hijau dan sempadan sungai, namun tetap tidak diindahkan oleh pemilik RM Kampung Mangrove,” terangnya.

Sebelum dibongkar, Pemerintah Kota Kendari menghentikan pemberian layanan publik di lokasi itu seperti pemutusan aliran listrik. Dan tanggal 23 November tim Pemerintah Kota Kendari didampingi Kementerian ATR/BPN melakukan pembongkaran paksa.

Laporan : Hani
Editor : UL

 
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait