BUTUR, sultrademo.co – Panitia khusus (Pansus) DPRD Buton Utara dinilai tak paham mekanisme lembaga koperasi, ketika salah satu anggota pansus melarang berbicara bahkan mengusir salah satu dewan pengawas Koperasi Konami saat rapat di DPRD Butur pada 19 Oktober lalu.

Sebelumnya Lembaga Koperasi Konami Bina Sejahtera diundang Rapat Pansus DPRD Butur dengan surat bernomor 005/116/DPRD/2020 sebagai pihak ketiga pengadaaan barang bantuan yang akan diserahkan ke masyarakat melalui Dinas Ketahanan Pangan Buton Utara. Rapat bertujuan untuk mendengarkan informasi dan data terkait realisasi Anggaran Covid-19 Pemda Buton Utara.

Namun menurut salah satu pengurus Koperasi Konami Musyida Arifin, rapat yang berlangsung pada hari Senin lalu itu seolah-olah menjadi pengadilan dan ajang mempertontonkan arogansi beberapa anggota pansus.

Ia mengaku keberatan dan tersinggung saat salah satu anggota koperasi diusir secara kasar oleh Josri yang merupakan anggota pansus dari Partai PAN. ” Ini karena ketidakpahaman Josri terhadap mekanisme lembaga koperasi yang bersifat kolektif” ujar Musyida dalam rilis tertulis yang diterima sultrademo.co, Jumat (23/10).

Menurutnya, Koperasi Konami pada saat rapat bersikap kooperatif dengan memberikan semua jawaban pertanyaan maupun data yang diminta terkait dengan pengadaan barang yang di pesan oleh Dinas Ketahanan Pangan Butur kepada Koperasi Konami sebagai pihak penyedia.

Selain Josri, anggota pansus yang lain yang juga berasal dari Partai PAN juga turut mencecar Ketua Ketua Koperasi Wa Ode Ati Arni.

“Kurang lebih satu jam Rukman hanya mem-pressure pertanyaan terkait kemampuan personality ketua koperasi yang punya Agrophobia (penyakit panik berbicara di depan Umum). Hal ini tidak etis mengingat semua pertanyaan terkait pengadaan barang berdasarkan pesanan sudah dijawab dengan kooperatif, santun dan lugas oleh semua pengurus secara bergantian” ungkapnya.

Musyida juga menjelaskan, dalam forum rapat sudah disampaikan legalitas lembaga dan jumlah barang yang dipesan oleh Fibi Yasri yang merupakan bendahara koperasi.

Baca Juga :  Kota Kendari Sabet Empat Penghargaan dalam Acara Penganugerahan STBM

Menurutnya tujuan dana bansos Covid-19 untuk mendukung dunia usaha khususnya UMKM dan pemulihan ekonomi masyarakat secara umum telah dilakukan oleh Koperasi Konami dengan memberdayakan dan bermitra dengan UMKM lokal.

“Sebagian besar sembako diadakan dengan memberdayakan UMKM seperti distributor beras serta toko kelontong yang ada di Ereke dan Waode Buri Raya, Langkumbe. Untuk beras diambil sebagian besar dari Dampala, Lambale, Rantegola dan Kioko. VCO dan minyak kelapa juga dibeli sebagian dari Bumdesma Tosalaro yakni Pabrik Minyak Kelapa dan VCO yang dimiliki oleh asosiasi desa Kec. Kulisusu Utara” tambagnya

Ini sejalan dengan Perpres No. 16 tahun 2018 terkait pengadaan barang dan Jasa yang mewajibkan dan memprioritaskan pengadaan barang dan jasa bagi usaha kecil. Demikian pula dengan arahan Menteri koperasi yang mewajibkan 40 % anggaran Pemerintah termasuk kementerian/Lembaga dan BUMN melakukan belanja barang dan modal pada usaha mikro, kecil dan Menengah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan mendorong pertumbuhan Ekonomi di tengah Pandemi.

“Bahkan beberapa item sembako, Konami tidak mengambil untung sama sekali karena membeli dengan harga sesuai RAB yang diajukan oleh dinas” jelas Musyida.

Dengan pemberitaan yang menimbulkan preseden negatif terhadap Koperasi Konami menurut Musyida sangat merugikan Konami yang selama ini belum pernah mendapatkan komplain dari pihak mitra yang bekerja sama dengan konami antara lain Perum Bulog kendari, Kimia Farma dan mitra mitra lainnya. “Seharusnya DPRD sebagai wakil rakyat berlaku santun dan tidak arogan agar bisa dihargai oleh masyarakat sebagai perpanjangan tangan nasib rakyat” pungkasnya.

Komentar