BUTON TENGAH SULTRA DEMO.CO – Rapat gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membahas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali ditunda.
Pasalnya dalam penyusunanya LKPJ masih banyak terdapat beberapa perbedaan yang mengakibatkan tidak adanya kesesuaian data yang disajikan oleh pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Buteng saat menggelar rapat di ruang Aula Sekretariat DPRD.
Hal ini sebagaimana diutarakan langsung oleh Adam, wakil ketua DPRD Buteng di Depan Sekretariat DPRD usai mengikuti Rapat Gabungan Komisi
“Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman teman di DPRD yang menyangkut angka-angka nilai aset, jadi yang dijelaskan dari keuangan tadi itu kan belum ada kesesuaian data sehingga ada beberapa poin tadi yang menyangkut masalah aset termaksud masalah PDAM, Itu nanti akan ditindak lanjuti, sampai rapat itu tadi kan di skorsing sampai selesai lebaran baru dilanjutkan,” kata wakil sekaligus politisi PAN iu.
Menurutnya, LKPJ yang telah disusun semestinya sudah tidak ada lagi yang dikoreksi sebab lambatnya penyususnan LKPJ akan berdampak pada penyusunan anggaran perubahan.
“Saya pikirkan masih ada kesempatan banyak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD untuk merumuskan, menjawab apa yang dipertanyakan tadi Anggota sehingga pada saat lebaran itu mereka sudah siap dengan jawaban mereka dan memang ini LKPD ini harus secepatnya ditetapkan karena dari hasil LKPD ini Pemerintah Daerah akan menyusun perencanaan untuk perubahan anggaran,” Pungkasnya.
Untuk diketahui, selain pertanyaan PDAM, ada 5 Pertanyaan yang belum sempat dijawab yakni, selisih kenaikan aset tetap dari masing-masing komponen, selisih aset tetap yang disajikan pada dokumen laporan keuangan Pemda Buteng tahun 2020 belum dapat mengungkap nilai perolehan aset yang menambah.
Selanjutnya, selisih SilPa Rp 1.565 miliar tidak terinput dalam saldo akhir rek Kas BUD, Dana bagi Hasil Pajak Rp 5.085 Miliar realisasinya Rp 5.185 miliar, dana bagi hasil bukan pajak Rp 15.316 miliar realisasinya Rp 24.193 miliar, dan dana hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Rp 9.953 miliar realisasinya Rp. 13.116 miliar.
Laporan : Irfan’s
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
