Kendari, Sultrademo.co – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menghadiri penyerahan Data Desa Presisi (DDP) kepada beberapa kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (29/9/2023).
Dalam kegiatan ini Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol (purn) Andap Budhi Revianto menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian para kepala daerah.
Dimomen ini, Pj Gubernur Sultra meminta agar seluruh program yang akan diputuskan di dalam Perda APBD-P tahun 2023 dikawal, sehingga transparan dan akuntabel agar tepat sasaran. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan menghadirkan data yang akurat yang bakal dipergunakan sebagai basis kebijakan bagi pembangunan di Sulawesi Tenggara maupun kabupaten/kota.
Selain itu, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Sultra agar mengadopsi Program Data Desa Presisi (DDP).
“Karena itu kita akan melanjutkan pendataan Data Desa Presisi (DDP) di Kabupaten Kolaka Utara yang Insyaa Allah tahun depan kita dapat melaksanakannya di seluruh kabupaten/kota,” katanya.
Agar memiliki aspek legalitas dalam proses implementasi kedepan, Sekjen Kemenkumham RI ini juga meminta dukungan DPRD Sultra agar formulasi DDP turut masuk dalam agenda Prolegda Prioritas 2023.
Sementara itu, Pj Wali Kota usai mengikuti kegiatan mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari akan segera menindaklanjuti arahan dari Pj Gubernur Sultra, dalam menyiapkan data desa maupun kelurahan.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama di Pemerintah Provinsi.
” Basisnya adalah kondisi real di suatu wilayah dan itu untuk pemerintah kota insya Allah akan menindaklanjutinya itu dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terutama di pemerintah provinsi,” kata Asmawa ketika ditemui media. (Jumat, 29/09/23).
Asmawa mengungkapkan dalam waktu dekat ini, pihak Pemkot bakal segera menyiapkan data yang menjadi acuannya sambil menunggu Perda dari Pemprov Sultra yang kemudian akan dijadikan rujukan bagi Pemerintah Kabupaten/kota.
” Nanti akan ada kerja sama, dengan UHO, Institut Pertanian Bogor (IPB), termasuk dengan provinsi. Tapi biarlah payung nya ada di provinsi, kita hanya melaksanakannya saja,” tutupnya.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
