Upaya Memutus Mata Rantai Covid-19, Bupati Konawe: TNI-Polri Perlu Lakukan Patroli

  • Whatsapp

Sultrademo co.Unaaha. Virus Corona (Covid 19) masih terus menjadi teror yang menakutkan di tengah-tengah masyarakat.

Bacaan Lainnya

Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe terus bekerja ekstra keras dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah setempat. Senin (20/4), jajaran Forkopimda Konawe berembuk di pendopo Pemkab Konawe untuk membivarakan langkah-langkah strategis dan taktis dalam menanggulangi penyebaran pandemi virus corona.

Dalam kesempatan itu, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa meminta semua stakeholder untuk bergandengan tangan dalam memerangi virus Corona.

Kery mengatakan, Pemkab butuh support dari semua pihak agar virus tersebut tidak semakin mewabah di masyarakat.

“Kita harus bersatu melawan virus Corona,” ujarnya.

Dari segi anggaran, Pemkab Konawe sudah siapkan sekira Rp 109 miliar untuk penanganan Covid 19 di Konawe.

“Ini juga yang harus kita bicarakan dengan Forkopimda agar tidak terjadi masalah dikemudian hari,” ujar Kery Saiful Konggoasa, saat rapat bersama unsur Forkopimda Konawe, Senin (20/4).

Untuk memaksimalkan upaya preventif kepada warga Konawe, Kery juga meminta aparat TNI-Polri untuk proaktif dalam mengedukasi warga, utamanya menyangkut kepatuhan mengikuti protokol pencegahan Covid-19.

Menurut Kery, Sejauh pengamatannya, disebagian wilayah imbauan kepatuhan dari pemerintah tersebut masih diabaikan oleh sebagian masyarakat.

Padahal seharusnya, kata Kery, teman-teman TNI-Polri bisa mengambil tindakan tegas jika masih mendapati warga setempat yang berkerumun di luar rumah sesuai protap yang ada

“Kalau bisa saya minta kepada Kapolres Konawe agar jajaran di Polsek lebih bergerak. Begitupun dari pihak TNI. Mungkin Babinsa maupun Bhabinkamtibmas di tiap kecamatan lebih proaktif lagi. Supaya virus ini bisa segera mati total,” pinta Kery yang juga mantan Ketua Konawe

Bupati dua periode Konawe itu menambahkan, dari pihak Pemkab sendiri, sudah menginstruksikan jajaran camat se-Kabupaten Konawe untuk membangun pos kamling di wilayah masing-masing. Selain itu, setiap malam aparat kecamatan juga diminta berpatroli untuk memastikan protokol pencegahan Covid-19 dari pemerintah pusat untuk dijalankan dengan baik oleh warga Konawe khususnya

“Kalau perlu, mungkin bisa dijadwalkan dengan pihak TNI-Polri semacam patroli gabungan setiap malam selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir,” saran Kery.

Ketua Harian DPW PAN Sultra itu juga sempat menyinggung penyaluran zakat fitrah di Konawe. Kery meminta kepada instansi terkait agar dalam proses penarikan zakat tersebut menyesuaikan dengan kondisi warga saat ini. Apalagi, ditengah pandemi Covid-19, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja warga mulai kesulitan dengan adanya pandemi ini

“Zakat jangan memberatkan. Kalau bisa anggaran tahun kemarin, ya itu saja. Kalau memang ada warga yang tidak mampu bayar zakat, nanti pemda yang bantu,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara menjelaskan, anggaran Rp 109 M untuk penanganan Covid-19 di Konawe harus digunakan sesuai skala prioritas. Makanya, dalam kesempatan itu, ia juga meminta Ketua Satgas percepatan penanganan Covid-19 Konawe Ferdinand Sapan untuk membagi anggaran tersebut secara parsial.

“Wabah ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi, hitungan penggunaan anggarannya harus sampai 31 Desember 2020. Kita breakdown setiap bulannya. Jangan sampai, wabah Covid-19 belum berakhir, tapi anggaran sudah habis,” pinta Gusli Topan Sabara.

Ketua Satgas percepatan penanganan Covid-19 Konawe Ferdinand Sapan mengaku, dana Rp 109 M untuk menangani virus Corona bakal dialokasikan dalam hal penanganan kasus dan pencegahannya, dampak ekonomi yang dirasakan warga, serta sebagai pengaman jaring sosial masyarakat.

“Tiga komponen itu yang jadi fokus pengalokasian dana Covid-19 di Konawe,” ujarnya.

Perku dipikirkan bagaimana warga yang terdampak bisa sedikit pulih ekonominya. Jika bantuan sudah tersalurkan tentu sedikit mengurangi beban masyarakat Konawe. “Tinggal database warga saja yang perlu kita validkan,” terang Ferdinand Sapan.

Pos terkait