Konawe, Sultrademo.co – Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan stuting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024
Tam Sati Sam SE, Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Konawe mengungkapkan, jika stuting dapat menjadi prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, sehingga pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi sangat penting hari ini sebagai langkah awal untuk menghindari dampak besar bagi bangsa ini.
Permasalahan stunting hari ini, lanjut Sam Tati, tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya.
“Kompleksnya masahlah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas,” ungkapnya.
Untuk itu, tim terpadu pencegahan stunting Kabupaten Konawe yang melibatkan beberapa dinas terkait harus melakukan penyelenggaraan intervensi gizi secara spesifik dan konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting.
Upaya konvergensi pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan evaluasi.
Di tempat yang sama, Kabid ketahanan keluarga sejahtera BKKBN kabupaten Konawe, Ismail S,KM M,kes mengungkapkan arah pencegahan stunting hari ini menjadi tugas bersama semua lintas sektor.
“Untuk kami di BKKBN itu sendiri lebih condong ke intervensi sensitif,” katanya.
“Pencegahan stunting yang dilakukan petugas BKKBN di 28 kecamatan di kabupaten Konawe fokusnya melakukan penyuluhan terhadap keluarga dalam upaya pencegahan stunting dalam hal ini perubahan perilaku kehidupan sehari-hari, dengan sasaran kami calon pengantin, para ibu hamil dan para balita.
BKKBN dalam melakukan surveilance keluarga beresiko stunting di lapangan, kita telah menurunkan tim pendamping keluarga sebanyak 1059 orang yang disebar di 28 kecamatan, dalam setiap desa ada 3 orang tim pendamping keluarga yang diturunkan untuk mendampingi calon pengantin beresiko stunting, ibu hamil yang beresiko, ibu pasca persalinan beresiko.
Tin pendamping keluarga di lapangan terdiri dari bidan desa, ibu PKK dan ibu desa, dimana dari hasil survei mereka dilaporkan dalam sistem aplikasi secara online karena semua satu data, di setiap perkembangan perubahan pencegahan stunting di lapangan
Diketahui, dari awal tahun 2022 kemarin BKKBN Konawe telah melakukan beberapa aksi yang menjadi skala prioritas, melakukan identifikasi sebaran stunting ,menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten konawe dan meningkatkan sistem pengolahan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten .
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
