Kendari, Sultrademo.co – Sebanyak 291 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di beberapa Kelurahan Kecamatan Kambu menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku Tabungan dan Kartu Kesehatan atau BPJS.
Program tersebut merupakan inisiasi dari pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Sosial yang prihatin terhadap kondisi masyarakat dari dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan bantuan yang diterima masyarakat tersebut merupakan hasil kerja dari banyak pihak.
Dari data yang ada, saat ini sudah hampir 90 persen KPM tercover, dan diharapkan semua keluarga yang tidak mampu bisa tercover secara menyeluruh.
“Segera kita salurkan, karena kita tahu situasi hari ini kenaikan harga BBM berdampak pada masyarakat,” ujar Sulkarnain, pada Senin (12/9/2022).
Olehnya itu, pemerintah Kota Kendari mengupayakan untuk segera mempercepat penyaluran, dengan begitu akan sedikit meringankan kondisi masyarakat kita saat ini.
Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Abdul Rauf menyampaikan, untuk tahap awal, para penerima hanya menerima KKS dan Buku Tabungan.
Selanjutnya, menunggu transferan dana dari Pemerintah Pusat, agar bisa digunakan dengan menukar di e-warung yang ada di kelurahan masing-masing.
Bantuan berupa uang sebesar Rp. 200 ribu per KPM tersebut, untuk membeli keperluan sembako, terutama kebutuhan dasar keluarga seperti beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan lain.
“Ini sudah aktif, nah ketika pusat sudah punya anggaran baru ditransfer dananya ke rekening mereka masing-masing,” jelasnya.
“Jadi begitu sudah ada informasi dari pusat kapan diambil, kami juga akan sampaikan ke mereka untuk melakukan transaksi di e-warung,” tambahnya.
Untuk diketahui, penerima KKS di Kecamatan Kambu terdapat 291 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di empat kelurahan.
Antara lain, Kelurahan Kambu sebanyak 58 KPM, Kelurahan Lalolara 120 KPM, Kelurahan Mokoau 76 KPM, dan Kelurahan Padaleu 37 KPM. (adv)
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
