Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah pusat mempercepat pembenahan sektor pendidikan nasional dengan menargetkan revitalisasi lebih dari 71 ribu sekolah hingga 2026, disertai digitalisasi pembelajaran dan peningkatan kualitas guru. Komitmen itu ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti saat Rapat Koordinasi Konsolidasi Program Prioritas UPT Kemendikdasmen Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Jumat (9/1/2025).
Abdul Mu’ti menyebut, program revitalisasi satuan pendidikan saat ini melampaui target awal. Dari rencana 10.440 sekolah, realisasi meningkat menjadi 16.171 satuan pendidikan, dengan progres penyelesaian telah mencapai lebih dari 90 persen dan ditargetkan rampung 100 persen pada akhir Januari 2025.
“Revitalisasi ini bukan program seremonial. Gedung sekolah dibangun, tapi pembelajaran juga harus berubah,” tegas Abdul Mu’ti.
Selain perbaikan fisik, Kemendikdasmen mendorong digitalisasi pembelajaran secara masif. Hingga kini, 288.186 perangkat digital telah didistribusikan ke sekolah, termasuk penerapan Interactive Flat Panel (IFP), pelatihan guru, bantuan laptop, serta dukungan konektivitas internet melalui Starlink di wilayah tanpa sinyal dan kerja sama dengan PLN di daerah belum berlistrik.
Untuk 2026, meski anggaran kementerian sempat disesuaikan, pemerintah pusat justru memperluas cakupan program. Presiden menargetkan tambahan hingga 60 ribu sekolah, sehingga total revitalisasi nasional mencapai lebih dari 71 ribu satuan pendidikan.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Pada 2025, Sultra menerima revitalisasi sarana dan prasarana di 348 satuan pendidikan serta pembangunan tiga unit sekolah baru.
Sementara untuk 2026, Sultra mengusulkan 1.374 sekolah untuk direvitalisasi dan memperoleh 4.081 papan interaktif digital dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK.
Di sisi lain, peningkatan kualitas guru juga menjadi fokus. Hingga 2025, lebih dari 820 ribu guru telah mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan capaian nasional mencapai 93 persen. Pemerintah juga menyiapkan beasiswa RPL bagi guru yang belum berpendidikan D4 atau S1.
Menutup arahannya, Abdul Mu’ti menegaskan kebijakan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan sistem yang inklusif dan berkeadilan, serta menjadikan sekolah sebagai ruang pemersatu berbagai latar belakang sosial.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
