Kendari, Sultrademo.co – Masjid Jogokariyan kembali menjadi sorotan publik nasional setelah sejumlah akun media sosialnya, termasuk Instagram dan YouTube, diblokir oleh Meta dalam beberapa hari terakhir. Pemblokiran ini disebut pihak masjid dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan, namun pengurus menegaskan bahwa semangat dakwah dan pelayanan sosial mereka kepada umat tidak akan surut.
Masjid yang terletak di Jalan Jogokariyan No. 36, Mantrijeron, Kota Yogyakarta ini bukanlah masjid besar milik pemerintah maupun organisasi massa nasional. Berdiri sejak 20 September 1966 dan diresmikan pada Agustus 1967, masjid ini lahir dari keinginan untuk menghadirkan dakwah Islam di kawasan yang pada masanya dikenal sebagai basis kuat Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut pengurus masjid, Enggar Haryo Panggalih atau Galih, pemilihan nama masjid yang sesuai dengan nama kampungnya mengikuti tradisi Rasulullah SAW, seperti Masjid Quba dan Masjid Bani Salamah. Sejarah mencatat bahwa sebelum masjid berdiri, kehidupan keagamaan masyarakat Jogokariyan cukup minim dan hanya terpusat di sebuah langgar kecil.
Pasca peristiwa G30S/PKI, situasi sosial-politik berubah drastis dan inilah momentum yang dimanfaatkan para tokoh untuk mendirikan Masjid Jogokariyan sebagai pusat dakwah dan rekonsiliasi sosial. Kini, masjid kampung tersebut menjelma menjadi Islamic Center yang memiliki 28 divisi aktif, termasuk klinik kesehatan, unit bantuan sosial, hingga komite aksi kemanusiaan.
“Dulu ini basis PKI, tapi sekarang justru jadi pusat dakwah yang mendunia. Banyak yang studi banding ke sini, termasuk dari parlemen Eropa dan ulama Palestina,” ungkap Galih.
Masjid ini juga dikenal luas dengan program sosialnya. Setiap Ramadan, ribuan takjil dibagikan setiap hari, dan program-program seperti ATM beras, penginapan murah, hingga layanan klinik gratis menjadi bagian dari pelayanan rutin mereka. Semua pendanaan berasal dari infak jamaah yang dikelola secara transparan dan segera disalurkan kembali ke masyarakat.
“Kami selalu memutar dana, tidak diendapkan. Kotak infak kami bahkan dirancang agar bisa menampung nominal besar sekalipun,” jelas Galih.
Meski punya reputasi sosial kuat, Masjid Jogokariyan tak luput dari kontroversi. Pada 2019, masjid ini sempat terseret dalam bentrok politik saat kampanye Pemilu Presiden. Namun, tudingan bahwa mereka sebagai sasaran politik kembali mencuat setelah pemblokiran akun-akun media sosial mereka.
Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, Ustaz M. Jazir, menyatakan dugaan bahwa penghapusan kanal YouTube mereka berkaitan dengan tayangan wawancara bersama Husein Gaza, seorang aktivis kemanusiaan yang lama tinggal di Jalur Gaza.
“Wawancara itu hanya sekitar 15 menit, dilakukan setelah subuh, dan membahas kondisi kemanusiaan di Gaza. Mungkin itu yang jadi alasan, tapi kami tidak diberi penjelasan pasti,” ujar Jazir.
Kini, akun alternatif @masjidjogokariyan.id menjadi pusat informasi resmi untuk kegiatan masjid dan semua divisinya. Meskipun menghadapi pemblokiran digital, para pengurus menegaskan bahwa dakwah dan pelayanan sosial akan tetap berjalan, bahkan dengan semangat yang lebih besar.
“Tidak ada gerakan ekstrem di sini. Kami akan terus bergerak untuk umat,” tegas Jazir.
Kisah Masjid Jogokariyan menjadi bukti bahwa masjid kampung pun dapat memberi pengaruh luas, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat transformasi sosial yang berkelanjutan.
Laporan : Arini Triana Suci R
Sumber : cnnindonesia
 






