Ali Mazi Sebut Lelang Proyek Transparan, Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Sultra Apresiasi

  • Whatsapp
Ketgam : Ketua Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Sulawesi Tenggara, Muhammad Yusuf Yahya saat disambangi di Kantornya, Citra Land. Kamis 12/3.

Kendari, Sultrademo.co- Ketua Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (Kontraktor) Provinsi Sultra, Muhammad Yusuf Yahya mengapresiasi komitmen gubernur Sultra, Ali Mazi dalam mendukung pemberdayaan pengusaha lokal di Sultra.

Sebelumnya, Ali Mazi membeberkan kepada media bahwa namanya kerap dijual oleh oknum untuk memenangkan tender, dan mendapat pekerjaan.

Bacaan Lainnya

“Tak ada perintah dan tidak pernah menyuruh kepada siapapun untuk ikut tender, semua sesuai aturan main, silahkan putra daerah ikut,” katanya.

Kata dia, proses lelang proyek dijalankan sesuai aturan dan transparan bagi pengusaha manapun yang memenuhi syarat. Atas itu, dirinya menghimbau kepada kepala dinas untuk melaporkan bilamana ada lagi oknum menjual namanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Sultra yang ditemui di kantornya menyampaikan apresiasi kepada Ali Mazi.

Menurut dia, warning yang ditegaskan Ali Mazi merupakan komitmen dalam mendukung pengusaha lokal untuk ikut serta dalam tender sesuai peraturan.

Penegasan itu, kata Yusuf Yahya merupakan peringatan keras kepada Kepala OPD, dan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP).

“Kami mengapresiasi, saya rasa apa yang disampaikan oleh gubernur merupakan komitmen. Presiden telah melarang BUMN ikut tender dibawah 50 Miliyar mengingat pengusaha swasta dan lokal harus diperdayakan, Gubernur Sultra juga harus demikian, bahkan berkomitmen mengutamakan perusahaan lokal, atau putra daerah, olehnya itu OPD termasuk BLP wajib mengindahkannya,” ujarnya. Kamis 12/3 di Kantornya Citra Land.

Sebagai pembina, lanjut Yusuf, Gubernur juga perlu menekankan supaya pekerjaan dibawah 50 Miliyar dikerjakan dan diberikan ruang seluas-luasnya kepada pengusaha lokal, bukan pengusaha diluar Sultra, ini harus menjadi komitmen semua kepala daerah termaksud didalamnya BLP.

“Penawaran itu ibarat seperti manusia, tidak ada yang sempurna, disitulah letaknya subyektivitas panitia, karena ada persoalan suka tidak suka, dikehendaki atau tidak. Misalnya ada salah ketik, kurang tanda koma, dasar tidak dikehendaki sehingga diabaikan, padahal sesuai Keppres itu tidak substantif, dan masih ada contoh lain yang subyektif dan tidak profesional,” ungkapnya.

Terakhir, tambah Yusuf, mengingat banyak isu miring dan aduan perihal proses lelang di BLP, dirinya berharap, setelah gubernur mengeluarkan peringatan, hari ini dan selanjutnya, baik OPD maupun BLP dapat menjalankan komitmen itu dengan baik, sebab komitmen itu sangat ditunggu oleh masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Sebagai pembina gubernur sudah sangat tepat telah menginstruksikan ke BLP agar tidak ada tumpang tindi, jangan lagi ada kualifikasi perusahaan B, ikut di M, meskipun telah diatur dalam keppres, tapi pertanyaannya apakah tidak ada lagi pengusaha lokal yang punya kompetensi sesuai bidang dan sub bidangnya, apakah tidak ada lagi pengusaha lokal yang punya kualifikasi M dan memenuhi persyaratan, disitulah peran gubernur sebagai pembina yang menjalankan fungsi kontroling dan pembinaan baik kepada OPD, BLP maupun pengusaha lokal,” tutupnya.

Ketgam : Khalid Mustafa

Ditempat berbeda, Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (P31) Khalid Mustafa tidak begitu banyak berkomentar, mengingat kondisinya yang masih sakit, namun begitu, dirinya sangat mendukung langkah pemerintah daerah dalam memberdayakan pengusaha lokal.

“Pada prinsipnya ini harus prioritas, mendukung gubernur dalam mengutamakan pengusaha lokal, karena Presiden juga telah memberikan penekanan disana,” singkatnya.

(AK).

  • Whatsapp

Pos terkait