Kendari, Sultrademo.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar sosialisasi pengawasan pemilu.
Kegitan tersebut digelar disalah satu hotel di Kendari dengan mengangkat tema “Mendorong Peran Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024”.
Selain dihadiri seluruh anggota dan sekretariat Bawaslu Sultra, terut pula dihadiri olah perwakilan Ormas, OKP, lembaga internal kampus dan media.
Ketua Panita, Syahar Ibnu Isnain menuturkan tujuan dari kegiatan tersebut guna mendorong partisipasi masyarakat sipil sejak dini dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu sejak dini.
“Bagi Bawaslu keterlibatan dari partisipasi publik sangat diharapkan tentu untuk meningkatkan pemahaman terlait pemilu dan demokrasi,” ucap Syahar, Selasa, (26/07/2022).
Sejalan dengan itu, Ketua Bawaslu Sultra, Hamirudin Udu mengharapkan dengan adanya keterlibatan para Ormas, OKP, lembaga internal kampus dan media mampu mendorong pemahaman terkait pentingnya pengawasan Pemilu dikonsolidasikan sampai ketingkat paling bawah secara masif.
Kenapa demikian, menurutnya karena para stakeholder tersebut sudah memiliki struktur mulai dari aspek pengelolaan kelembagaan yang tentu pengaruhnya akan lebih kuat dalam memberikan peran kepada seluruh anggotanya.
“Dibandingkan kemudian kalau kita ambil masyarakat satu persatu, kemungkinan mereka hanya untuk dirinya tetapi tidak untuk semua anggotanya. Sehingga dengan latar belakang pemikiran tersebut dihadapkan pemahaman bahwa semakin banyak yang mengawal Pemilu maka kalau ada yang melakukan kecurangan itu bisa dideteksi dan dilaporkan ke Bawaslu,” kata Hamirudin.
Labih lanjut, kata dia dengan masifnya masyarakat yang memiliki pemahaman yang sama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis itu akan mampu mencegah perilaku-perilaku curang yang dilakukan oleh oknum-oknum peserta Pemilu.
Menurut Hamirudin Pemilu 2024 adalah momentum perebutan kekuasaan dan tidak menutup kemungkinan dalam momentum tersebut para peserta Pemilu melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh aturan.
“Ini yang harus kita dorong, supaya masyarakat kita harapannya kedepan kalau pemimpin yang terpilih itu adalah betul betul pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang memiliki kompetensi sesuai dengan pilihan rakyat, maka kesejahteraan itu bisa kita dapatkan,” ujarnya.
Dia menjelaskan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilu ada dua hal yang menjadi tolak ukur.
Pertama partisipasi masyarakat dapat diukur dengan kehadirannya di TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
“Kemarin untuk Sultra itu sudah cukup tinggi karena dia diatas rata rata. Itu kita mendapatkan sekitar 82 persen dan yang ditargetkan oleh nasional itu hanya sekitar 77 persen,” terangnya.
Kedua partisipasi masyarakat dalam proses mengawal Pemilu, dan untuk proses tersebut salahsatu indikatornya yang dilihat adalah banyaknya masyarakat yang menyampaikan laporan kepada Bawaslu.
“Untuk di Sultra seperti Pilkada 2022 kemarin itu sekitar 68 persen itu pelanggaran temuan Bawaslu berarti sekitar 32 persen masyarakat yang melapor, begitu pula dengan Pemilu 2019 sekitar 16-17 persen yang menyampaikan laporan masyarakat dan selebihnya itu yang menyampaikan laporan dari TIM kampanye atau tim sukses,” jelasnya
Menurutnya masyarakat harus terus didorong untuk ikut terlibat dalam Pemilu dan menyampaikan laporan terkait pelanggaran.
“Karena kalau tidak ada laporan, Bawaslu juga dengan segala keterbatasan personelnya maka dia (pelanggar) akan tetap bebas berkeliaran itu artinya keadilan itu tidak bisa kita wujudkan karena ada orang yang melanggar regulasi tapi tidak bisa diproses,” tutupnya
Laporan : Muh Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
