Jakarta, Sultrademo.co – Partai Demokrat kembali menegaskan sikap penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai gagasan tersebut berpotensi mencabut hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.
Menurutnya, jika mekanisme Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka hak memilih yang selama ini berada di tangan rakyat justru dialihkan kepada elite politik.
“Kalau tiba-tiba diubah lagi menjadi oleh DPRD, sama saja mengambil hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, diberikan kepada elit politik, yang namanya DPRD,” kata Andi dalam program Inside Politics with Diana Valencia yang disiarkan CNN Indonesia, Selasa (23/12) malam.
Ia tidak menampik bahwa biaya politik dalam Pilkada memang tinggi. Namun, menurutnya, persoalan tersebut seharusnya dijawab dengan upaya menekan biaya, bukan dengan menghapus pemilihan langsung.
“Tapi kalau itu persoalannya, ada banyak cara untuk membuat Pilkada menjadi lebih murah. Tinggal kita mau apa tidak. Kan persoalannya bahwa Pilkada mahal? Kalau Pilkada mahal, jangan kemudian mari kita fokus pada bagaimana membuatnya tidak mahal,” ujarnya.
Andi juga menyoroti bahwa mahalnya biaya politik sering kali berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum. Ia menilai praktik politik uang tidak akan terjadi jika aturan ditegakkan secara konsisten.
“Kalau itu money politics-nya yang jadi masalah, maka penegakan hukum. Kalau penegakan hukum dilakukan dengan baik, maka enggak ada orang berani main-main dengan Pilkada,” tegasnya.
Sebagai solusi, Andi menawarkan sejumlah alternatif untuk menekan ongkos politik, salah satunya dengan pembatasan belanja kampanye. Ia menganalogikan kebijakan tersebut seperti salary cap dalam klub sepak bola.
“Kalau di klub sepak bola namanya Salary Cap ya, masing-masing klub sepak bola itu ditentukan berapa banyak boleh dia spending dalam rangka itu,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan praktik pembatasan dana politik di Amerika Serikat, di mana kandidat dapat menolak sumbangan tambahan jika telah mencapai batas penerimaan dan pengeluaran kampanye.
“Di Amerika juga ada, kemarin itu seorang Hamdani, pemilihan Wali Kota New York, sampai mengatakan ‘Tolong enggak usah lagi kirimin uang saya, kasih sumbangan politik karena saya sudah mencapai limit’. Limit penerimaan sudah capai, limit spending juga sudah dia capai,” sambungnya.
Selain itu, Andi merekomendasikan pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menekan biaya penyelenggaraan Pilkada.
“Begini, caranya adalah kurangi jumlah TPS. Kurangi jumlah TPS maka dia akan menjadi lebih murah. Apalagi kan cuma tiga kalau sekarang Pemilu Daerah itu cuma Kepala Daerah, Pemilu Provinsi, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Cuma tiga kotak di dalam yang dipilih. Karena itu penghitungannya cepat,” ujarnya.
Sikap Demokrat ini muncul di tengah menguatnya wacana Pilkada tidak langsung yang sebelumnya direkomendasikan dalam Rapimnas Partai Golkar. Sejumlah fraksi seperti Partai Gerindra, PAN, dan PKB disebut telah menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Sementara PDIP secara tegas menolak, dan Partai NasDem belum memberikan sikap resmi.
Dengan berbagai alternatif yang ditawarkan, Demokrat menilai bahwa pembenahan sistem Pilkada seharusnya difokuskan pada efisiensi dan penegakan hukum, tanpa mengorbankan hak politik rakyat.
Laporan:
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
