Dispenda Konut Terus Benahi Sistem Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Ketgam : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Konawe Utara, Supardi, SE. M.Si

Konawe Utara, Sultrademo.co– Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk meningkatkan potensi sistem penerimaan pajak, kualitas SDM yang profesional, Kelengkapan sarana dan prasarana, kelengkapan dokumen hingga pembiayaan yang memadai.

Inovasi tersebut dapat dikatakan sebagai perwujudan dari salah satu program unggulan Kabupaten Konawe Utara beradab, Sejahtera dan berdaya saing. Tentunya itu juga menjadi proritas Dispenda di tahun 2022 mendatang
yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan, dan melayani.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Konawe Utara Supardi,SE. M.,Si menuturkan Bahwa ada beberapa poin Program yang mesti di lakukan oleh Dispenda itu sendiri yakni Pembenahan Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Pembenahan Sumber daya manusia (SDM) yang profesional berupa etos kerja yang terukur dan etika, pemenuhan Alat kerja yang memadai beruapa peningkatan Web/ Server, penganggaran serta mengoptimalkan data dokumen perusahaan baik yang bergerak di bidang pertambangan, batu bara, hingga pajak bangunan.

“Saat ini sementara kita jalankan semua poin-poin diatas ini akan menjadi rujukan kerja kita di tahun 2022 termaksud penyesuaian perda dan perbup kita,” Beber Supardi Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, (9/12/2021).

Sebagai Dinas yang berfungsi untuk porporasi, registrasi, dan verifikasi data pendapatan daerah, Supardi menegaskan bahwa, penerbitan surat berharga berupa kupon penagihan pajak dan retribusi daerah hanya bisa dikeluarkan oleh Dispenda, dan tidak dibenarkan dikeluarkan oleh OPD yang diberi kewenangan untuk memungut pajak seperti dinas pariwisata, Bappeda, dan Dishub.

“Jadi kuponnya dispenda yang mengadakan, OPD yang terkait ini harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan kupon sesuai kebutuhan di lapangan, begitu pula saat melaporkan hasil penagihan. Itu di berikan pada penerima kupon untuk memperlihatkan bon penagihan, ini nanti akan kita buatkan SOP biar kinerja kita terukur,” jelasnya

“Tujuan dilakukan pencanangan ini ada tiga hal, satu sisi kita mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Disisi lain untuk meningkatkan layanan publik dan terintegritas,” tandasnya

Penulis: Supriyadin Tungga
Editor: UL

Pos terkait