Baubau, Sultrademo.co – Advokasi kebijakan menjadi landasan utama dalam mendorong perubahan struktural demi terwujudnya kesetaraan gender. Perempuan membutuhkan kebijakan yang responsif gender di berbagai sektor agar hak serta akses mereka di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya dapat terlindungi dan ditingkatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Kota Baubau, Hj. Aryati Yusran, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris TP PKK Kota Baubau, Fanti Frida Yanti, S.S., M.A., dalam kegiatan Advokasi dan Pendampingan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi yang digelar bersama Akademi Paradigta, di Aula Dinas P3A Kota Baubau, Selasa (6/5/2025).
Fanti menjelaskan bahwa perempuan memainkan peran vital dalam roda perekonomian, namun masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap modal, pasar, teknologi, serta pelatihan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi harus didorong melalui program-program inklusif yang mencakup pelatihan keterampilan digital, kewirausahaan, manajemen usaha, hingga akses terhadap kredit mikro.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan perlindungan bagi pekerja perempuan, termasuk upaya untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja. Menurutnya, kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri bagi perempuan akan memperkuat ketahanan keluarga serta meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
“Pendampingan di bidang ekonomi bertujuan memberikan akses pelatihan, pembiayaan, dan jejaring usaha agar perempuan dapat mengembangkan potensi kewirausahaannya serta berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional,” jelas Fanti. Ia menambahkan, pendampingan tersebut juga mencakup bimbingan dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran digital.
“Dengan pemberdayaan ekonomi yang lebih kuat, perempuan tidak hanya semakin mandiri secara finansial, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang meningkatkan kesejahteraan komunitas dan keluarga. Partisipasi aktif perempuan adalah pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif,” tambahnya.
Ketua TP PKK Kota Baubau berharap, kegiatan advokasi ini dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam memperkuat peran serta perempuan di berbagai bidang. Selain itu, menjadi momen reflektif untuk mengukur sejauh mana upaya Pemerintah Kota Baubau dan para pemangku kepentingan dalam mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender.
“TP PKK Kota Baubau berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat,” tutupnya.
Laporan : Uci Lestari
Editor : UL
 






