Kendari, Sultrademo.co – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Jahuddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menjalankan tiga program utama dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sekaligus pencegahan stunting.
Hal tersebut disampaikan Jahuddin saat menjelaskan capaian dan strategi program PPKB. Program pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB). Keberhasilan program ini diukur melalui indikator Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata jumlah kelahiran per pasangan usia subur.
“Ketika TFR menurun, misalnya dari 2,2 menjadi 2,1, itu berarti program KB berjalan dengan baik dan dinilai sukses,” ujarnya, Rabu, (14/01/2026).
Program kedua adalah peningkatan kualitas keluarga. Program ini menitikberatkan pada pembinaan dan edukasi keluarga agar tercipta keluarga yang berkualitas dan berdaya saing. Di dalamnya termasuk upaya pencegahan stunting melalui edukasi kepada keluarga berisiko.
Menurut Jahuddin, pencegahan dilakukan sejak dini, salah satunya dengan memberikan edukasi kepada remaja agar tidak menikah di usia muda. Pasalnya, pernikahan di bawah usia ideal memiliki potensi besar melahirkan generasi yang tidak berkualitas, termasuk berisiko stunting.
Ia menjelaskan terdapat empat indikator utama yang menjadi faktor risiko stunting. Pertama, kehamilan di usia terlalu muda atau di bawah umur ideal. Kedua, kehamilan di usia terlalu tua, yakni di atas 35 tahun. Ketiga, jarak kelahiran yang terlalu rapat. Keempat, jumlah anak yang terlalu banyak.
“Itu menjadi pintu masuk kami untuk memberikan edukasi dan intervensi kepada masyarakat agar tidak muncul kasus stunting baru,” jelasnya.
Terkait data stunting, Jahuddin menyebutkan terdapat dua sumber utama. Pertama adalah EPPBGM (Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara by name by address. Berdasarkan data ini, angka stunting tercatat tidak sampai 2 persen.
“Data EPPBGM ini sangat real karena dilakukan langsung oleh tenaga medis dan bisa dikontrol,” katanya.
Sumber kedua adalah Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan setahun sekali secara acak. Dari hasil survei tersebut, angka stunting masih berada di kisaran 20 persen. Perbedaan angka ini, menurut Jahudding, disebabkan metode pengumpulan data yang berbeda.
“Kalau survei sifatnya acak dan tidak by name by address, sehingga kita tidak bisa masuk lebih jauh ke penyebabnya. Tapi tetap kami jadikan sebagai motivasi dan dasar untuk memperkuat intervensi lintas sektor,” ujarnya.
Ia menegaskan hingga saat ini belum ditemukan kasus stunting baru berdasarkan data EPPBGM. Pemerintah daerah pun menargetkan angka stunting mendekati nol, mengingat secara riil jumlah kasus yang ada saat ini tergolong sangat kecil.
“Kalau mengacu pada EPPBGM, target nol itu sangat logis karena jumlahnya memang sangat sedikit,” pungkas Jahuddin.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
