Kendari, Sultrademo – Wacana masuknya Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, ke Partai Golkar menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Dalam wawancara eksklusif bersama Sultrademo.co, pengamat politik Sultra, Dr. Muh. Najib Husain, S.Sos, M.Si, menilai langkah tersebut bisa menjadi pilihan strategis sekaligus membuka babak baru peta politik di daerah ini.
Najib menilai Hugua merupakan figur yang matang di organisasi maupun birokrasi. Namun, saat ini ia tidak memiliki kendaraan politik.
“Posisi Hugua hari ini cukup bagus sebagai Wakil Gubernur, hanya sayangnya beliau tidak punya partai. Kekosongan ini sebenarnya menjadi pintu masuk baginya untuk kembali ke dunia politik,” ujar Akademisi UHO ini.
Menurutnya, peluang Hugua untuk merebut kepemimpinan Golkar Sultra terbuka meski harus berhadapan dengan figur-figur kuat seperti Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dan Petahana. Pertarungan dalam Musda Golkar disebut akan semakin kompetitif dengan kehadiran Hugua.
“Kalau Hugua masuk, ada tiga kekuatan besar yang akan bertarung. Itu membuat Musda Golkar semakin menarik. Namun, kuncinya bukan hanya suara daerah, tapi juga restu dari DPP,” jelasnya.
Terkait kemungkinan Hugua kembali ke PDIP, Najib menilai opsi itu kurang tepat. Selain karena proses pemulihan nama yang panjang setelah sempat dipecat, PDIP dinilai tidak memberi “tantangan baru” bagi Hugua.
“Kalau kembali ke PDIP, Hugua tidak dapat suasana baru. Padahal kita tahu beliau orang yang suka tantangan. Justru kalau bertarung di Golkar, itu pilihan yang lebih tepat,” tambahnya.
Najib juga menyinggung dinamika politik di Sultra. Menurutnya, dukungan dari Gubernur ASR akan sangat menentukan arah politik Hugua.
“Kalau Hugua maju ke Golkar, itu pasti dengan restu ASR. Hitungan politik ASR adalah ketika Golkar direbut Hugua, maka dominasi mereka dalam memimpin Sultra semakin kuat,” tegasnya.
Lebih jauh, Najib menilai masuknya Hugua ke Golkar akan memberi dampak positif bagi stabilitas pemerintahan ASR–Hugua.
“Selama ini Golkar tidak mendukung ASR–Hugua. Kalau Golkar kemudian masuk ke lingkaran kekuasaan, itu memperkuat kestabilan politik dan membuat kebijakan pemerintah lebih mudah dijalankan dengan dukungan penuh parlemen,” tutup akademisi yang juga merupakan Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UHO ini.






