Jakarta, Sultrademo.co – Gina (29), seorang warga biasa yang aktif mengikuti perkembangan daerahnya, tak menyangka komentarnya di media sosial akan memicu badai serangan siber. Berniat menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan sang gubernur di Instagram, ia justru mendapat respons negatif dari para pendukung fanatik kepala daerah tersebut.
“Cuma mengingatkan bahwa kebijakan publik itu harus berbasis data dan kajian, eh malah diserang habis-habisan. Ada yang sampai kirim DM maki-maki,” ungkapnya dilansir dari Tirto.id, Jumat (16/5).
Sejak saat itu, Gina memilih bungkam di ruang publik. Bukan karena takut pada gubernur, melainkan pada para penggemarnya yang menurutnya antikritik dan tidak mau berdiskusi sehat.
Kasus Gina membuka fenomena lebih luas: munculnya fandom politik, yaitu kelompok pendukung fanatik yang kerap memuja tokoh secara membabi buta. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga menjadi pola global. Di Amerika Serikat misalnya, basis pendukung Presiden Donald Trump dikenal sangat militan dan loyal, dengan pola interaksi layaknya komunitas penggemar selebritas.
Menurut KBBI, fandom biasanya mengacu pada kumpulan penggemar budaya pop. Namun kini istilah itu juga relevan di ranah politik. Di era digital, media sosial menjadi lahan subur bagi terbentuknya echo chamber — ruang gema yang membuat individu hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri. Akibatnya, kritik dianggap sebagai serangan, dan diskusi berubah menjadi konfrontasi emosional.
Dosen Psikologi UIN Sunan Gunung Djati, Nur’aini Azizah, menyebut bahwa dalam konteks politik, echo chamber memperkuat dukungan terhadap satu kandidat sekaligus memupuk kebencian terhadap lawan politik. Penelitian internasional oleh Moon dan Lee (2023) juga menunjukkan bahwa fandom politik bisa menciptakan identitas sosial yang lebih kuat dibanding partisanship atau loyalitas terhadap partai. Bahkan dalam banyak kasus, seseorang lebih setia pada tokoh ketimbang ideologi.
Di Indonesia, kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat party ID atau kedekatan emosional pemilih terhadap partai politik. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut hal ini mendorong tumbuhnya figur ID — loyalitas publik terhadap tokoh, bukan partai.
“Karena publik tak merasa partai dapat menyalurkan aspirasi, mereka mencari figur yang dianggap bisa merepresentasikan harapan mereka,” ujarnya.
Nama-nama seperti Jokowi, Anies Baswedan, hingga Dedi Mulyadi kerap muncul sebagai contoh tokoh yang berhasil membangun fandom kuat. Mereka piawai membungkus kebijakan dalam narasi emosional yang menyentuh publik. Namun, Agung mengingatkan, pengidolaan berlebihan terhadap figur dapat menggerus prinsip-prinsip demokrasi.
“Kalau kita hanya fokus pada tokoh, kita lupa pentingnya sistem. Padahal demokrasi dibangun di atas fondasi konstitusi, bukan sekadar ketokohan,” tegasnya.
Ia khawatir, jika dibiarkan, fenomena ini bisa membawa Indonesia kembali ke era “demokrasi kultus”, seperti yang terjadi pada masa Soekarno dan Soeharto.
Senada, Agung Wicaksono, dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Islam Riau, menilai peningkatan akses digital turut mempercepat pembentukan fandom politik. Citra tokoh yang kuat dan kanal komunikasi langsung melalui media sosial membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan tokoh idolanya.
“Mereka merasa terhubung emosional. Ini memperkuat loyalitas, tapi sekaligus mempersempit ruang dialog,” katanya.
Lebih jauh, polarisasi akibat fanatisme politik dikhawatirkan menghambat demokrasi deliberatif yang seharusnya menjunjung diskusi rasional. Kritik terhadap kebijakan berisiko disalahartikan sebagai serangan terhadap pribadi. Dalam jangka panjang, ini bisa menghambat akuntabilitas politik dan menyuburkan disinformasi.
“Bangunan demokrasi kita berdiri di atas kritik dan apresiasi. Bukan hanya memuji, tapi juga harus ada ruang untuk mengoreksi,” tutur Agung Baskoro. Ia menegaskan, tokoh politik bukanlah figur sakral yang kebal kritik.
Kisah Gina adalah potret kecil dari persoalan besar yang sedang dihadapi demokrasi kita. Ketika warga yang peduli justru dibungkam oleh penggemar tokoh, maka yang perlu ditinjau ulang bukan hanya gaya komunikasi para politisi, tetapi juga cara publik mengelola harapannya terhadap pemimpin.
Laporan: Arini Triana Suci R
Sumber : Tirto.id
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
