Hidayatullah : Ali Mazi dan Lukman, Rujuklah !

  • Whatsapp

Kendari, (SultraDemoNews) – Ketidakharmonisan hubungan antara Gubernur Sultra Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas yang mencuat melalui pemberitaan media kemarin ditengarai akibat pelantikan pejabat administratur atau eselon II dan III Pemprov Sultra yang dipimpin Gubernur Sultra Ali Mazi pada tanggal 7 Januari 2019 dengan tidak melibatkan Wakil Gubernur Lukman Abunawas.

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara, Hidayatullah mengungkapkan bahwa ketidakharmonisan baik di awal pemerintahan maupun di tengah jalan antara kepala daerah dan wakilnya selalu berulang yang juga terjadi dibeberapa daerah lainnya. Menurutnya, perpecahannya selalu didasari motif dan gaya yang sama.

Bacaan Lainnya

“Ini soal relasi hubungan antara kepala daerah dan wakilnya terjadi akibat persaingan untuk memperebutkan pengaruh, simpati, pembagian kekuasaan, serta pengingkaran komitmen bersama disaat masa-masa kampanye Pilkada. Bahkan perpecahan itu disebabkan juga orang-orang terdekat yang ikut memanasi keadaan dengan motif tertentu. Bahkan senang hidup dengan konflik pimpinannya” Ungkapnya dalam press release yang diterima sultrademo.co.

Ia bahkan menyayangkan terjadinya ketidakharmonisan kedua tokoh penting Sultra ini. Ia Khawatir apabila hal ini berlarut bisa menjadi bola liar, bias politik, bahkan dapat melahirkan bibit perpecahan yang mengarah pada isu SARA dan terutama dapat mengganggu stabilitas roda pemerintahan, pelayanan publik serta tujuan reformasi birokrasi tidak tercapai.

“Padahal Kalau kita lihat ketokohan, karakter pribadi dan hubungan sosial masing-masing antara Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas adalah tokoh-tokoh panutan yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Saya sangat menyayangkan adanya ketidakharmonisan ini”

Aroma ketidakharmonisan antara Alimazi dan Lukman Abunawas ramai diberitakan media, setelah mutasi dan rotasi pejabat lingkup Pemprov Sultra pada Senin lalu (7/1/2019) yang dilakukan oleh Gubernur Sultra, Alimazi tidak melibatkan Wakil Gubernur Lukman Abunawas. Mantan Ketua KPU Sultra ini, khawatir hal ini apabila tidak dikelola dengan baik oleh kedua belah pihak akan berdampak buruk bagi rakyat, bagi aparat birokrasi dan bagi para pihak yang berseteru itu sendiri.

“Bagi kami JaDI Sultra sebagai salah satu komponen civil society di Sultra tentunya menjadi tidak nyaman dengan situasi konflik seperti ini. Kami tentu khawatir jangan sampai aktivitas kontrol sosial kami nanti dianggap bagian yang manasin situasi. Jangan sampai statemen kami nanti berkaitan problem apa saja dianggap berada di kaki yang lain untuk menginjak kaki yang lain. Tidak ada keuntungan sama sekali dari konflik itu. Luka maupun derita yang diakibatkan oleh sebuah konflik politik dan kekuasaan yang paling menderita itu rakyat. Dan semua biaya konflik pasti rakyat pula yang menanggungnya” tambahnya.

Ia berharap kedua belah pihak dapat menemukan titik temu penyelesaian konflik ini.

“Kami berharap semoga bisa ada titik temu, harus Rujuk kembali dengan hasrat untuk kembali bekerja sama. Kalau ada masalah diurailah seobyektif mungkin agar hubungan baik tetap terjaga demi kepentingan bersama dan daerah yang kita cintai ini. Kalau konflik dibiarkan berlarut masalahnya nanti jadi benang kusut, mengurainya akan sulit karena pasti banyak pihak yang akan selalu memanas-manasin. Jadi perlu menurunkan tensi konflik dan bagimana upaya yang bijaksana meredakan ketegangan” tutupnya

 

Pos terkait