Muna, Sultrademo.co – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (23/4) pagi. Massa mulai bergerak sekitar pukul 09.00 WITA dari persimpangan lampu merah, melintasi Tugu Jati, hingga berakhir di halaman Kantor DPRD Kabupaten Muna.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik dan pengawasan sosial terhadap sejumlah persoalan yang dinilai terjadi di RSUD dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes, Muna.
Koordinator aksi yang juga Formatur/Ketua Umum HMI Cabang Raha, L.M. Idul Rahim, menyebut berbagai persoalan di rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Muna itu tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai, hingga kini belum ada solusi konkret atas sejumlah masalah yang terjadi.
“Persoalan di RSUD ini sudah menumpuk dan menyentuh kepentingan banyak orang. Mulai dari pengadaan alat kesehatan yang diduga tidak transparan, hingga tidak mempertimbangkan kesiapan tenaga medis dalam mengoperasikannya,” kata Idul dalam orasinya.
Selain itu, Idul juga menyoroti tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) dan dokter yang disebut telah berlangsung berbulan-bulan. Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Masih ada tunggakan insentif bagi nakes dan dokter, serta sistem pelayanan yang belum sepenuhnya mengutamakan kenyamanan pasien. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, HMI Cabang Raha mendesak Panitia Khusus (Pansus) DPRD Muna yang telah dibentuk melalui rapat paripurna untuk bekerja secara maksimal dalam mengusut dugaan kejanggalan di RSUD tersebut.
Menurut Idul, Pansus harus bekerja cepat, profesional, objektif, transparan, dan terarah agar persoalan di sektor pelayanan kesehatan tidak berlarut-larut.
“Kami tidak ingin Pansus terkesan jalan di tempat. Mereka harus cermat dan tegas karena sektor kesehatan sangat vital dan berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Idul mengungkapkan hasil investigasi internal HMI yang menemukan adanya dugaan tunggakan insentif dokter sejak Mei 2025 hingga April 2026.
“Jika diakumulasikan, tunggakan insentif dokter sudah mencapai 12 bulan. Ini sangat memprihatinkan, mengingat mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
HMI Cabang Raha menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan penyelesaian dari pihak terkait.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis di daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan berpihak pada rakyat,” tutup Idul.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
