Muna, Sultrademo.co –Menyikapi isu penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Muna yang selalu ditunda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna akan melakukan rapat internal guna membahas terkait isu yang tidak menyenangkan masyarakat belakang ini.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muna, Iskandar mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya akan mengusulkan pemanggilan Ketua Desk Pilkades untuk memberikan penjelasan terkait isu tersebut.
“Kami lakukan rapat internal dulu, setelah itu kami akan usulkan pemanggilan Ketua Desk Pilkades Muna untuk menghadiri rapat selanjutnya terkait penundaan Pilkades ini, disitu kami akan minta penjelasan DPMD terkait penundaan ini. Jika yang bersangkutan (Rustam) tidak mengindahkan undangan rapat tersebut, kami akan minta pihak Kepolisian untuk menjemput paksa Ketua Desk Pilkades Kabupaten Muna, jadi pemimpin itu harus jentel, jangan lempar isu lalu bersembunyi,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muna, Iskanda kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jum’at 18 November 2022.
Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sangat menyayangkan sikap Desk Pilkades yang dinilai mempermainkan masyarakat karena berulang kali menunda pelaksanaan pesta demokrasi meski Surat Keputusan (SK) pemilihan tersebut sudah disepakati akan dilaksanakan tanggal 20 November.
“SK nya sudah keluar sejak 4 November kemarin dan penetapannya tanggal 20 November, harusnya dalam kurun waktu dua pekan, mereka sudah merampungkan semuanya,” ujarnya.
Dijelaskan Iskandar, sejak Isu penundaan Pilkades beredar di masyarakat, dirinya telah menerima ‘teror’ panggilan telepon dari sejumlah masyarakat, bahkan hal serupa juga dialami anggota Dewan lainnya.”Sejak semalam saya ditelepon masyarakat, mereka menanyakan dimana pak Rustam (Ketua Desk Pilkades Kabupaten Muna) namun saya jawab tidak tahu karena saya juga sudah menghubunginya (Rustam) tapi tidak aktif,” kata Iskandar.
pertanyaan itu, kata dia, merupakan bentuk kekesalan masyarakat dengan sikap desk Pilkades yang melakukan penundaan berulangkali. “Tadi pagi saya juga sempat pergi ke kantor DPMD untuk menemui pihak Desk Pilkades, tapi belum ada orang, saya sudah telepon juga semua anggota Desk Pilkades tapi semua tidak bisa dihubungi, rata-rata tidak aktif,” ujarnya lagi.
Ketua Desk Pilkades Kabupaten Muna, Rustam, belum memberikan tanggapan terkait informasi penundaan yang beredar dimasyarakat, media ini sudah beberapa kali mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) namum Ketua Dsk Pilkades tidak berada di tempat. Media ini sudah menghubunginya lewat telepon, namun tidak direspon.
Sementara, Anggota Desk Pilkades Kabupaten Muna, La Umara tidak mau menemui wartawan, ketika ditemui di kantornya dia menghindar dan pergi meninggalkan wartawan. “Saya tidak bisa berkomentar, silahkan hubungi langsung pak Kadis,” ujar La Umara
Beberapa awak media sempat melakukan kejar-kejaran dengan Salah satu anggota Desk Pilkades, La Umara, al hasil La Umara berhenti dan memberikan informasi singkat. “Saya kira semua sudah jelas, masalahnya karna kendala di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” singkatnya.
Pastinya, ditegaskan La Umara, waktu pelaksanaan Pilkades akan bergeser di hari lain. Meski begitu, pihak Desk Pilkades belum memberikan kapastian kapan pesta demokrasi itu akan digelar. “Pastinya waktunya akan bergeser, bukan tanggal 20 November. Nanti kami akan bersurat secara resmi ke masing-masing PPKD,” imbuhnya.
Diketahui, Penundaan Pikades di Muna terjadi untuk ketiga kalinya. Dimana, jadwal awal ditetapkan pada 1 November. Kemudian molor menjadi 13 November, lalu molor lagi pada 20 November 2022 dan saat ini belum diketahui kapan jadwal penetapan pesta demokrasi itu akan digelar.
Sedangkan La Umara, adalah anggota Desk Pilkades yang belakangan memberi informasi ke panitia pemilihan kepala desa (PPKD) terkait penundaan Pilkades.
Laporan : Mohammad Pitra
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
