JaDI Konsel : HARAPAN PADA PEYELENGGARA PILKADA KONSEL 2020

  • Whatsapp

Sultrademo.co – Salah satu persoalan mendasar adalah persoalan yang terkait kerja-kerja Penyelenggara Pemilu Ad-hoc di lapangan. Penyelenggara Pemilu Ad-hoc mulai dari tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan serta KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Sementara di Badan Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu Ad-hoc mulai dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), pengawas Lapangan hingga pengawas di tingkat TPS.

Bacaan Lainnya

Sutamin Rembasa mengatakan, bagi KPU Konsel, terdapat tiga hal penting untuk membentuk Penyelenggara Pemilu Ad-hoc yang profesional, kredibel dan bertanggungjawab. Ketiga hal itu berkaitan dengan rekrutmen, pembekalan, dan kontrol. Dalam proses rekrutmen Penyelenggara Pemilu Ad-hoc dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat secara luas di tingkat kabupaten Konawe selatan.

“Untuk (rekrutmen) PPK , PPS, KPPS, harus selalu berkonsultasi satu tingkat diatasnya, meminta pendapat, saran dan petunjuk. Dalam UU nomor 10 tahun 2016 tidak ada lagi ketentuan diusulkan oleh Kades atau lurah. Ini jadi modal untuk menjaga independensi,” kata dia.

Lebih jauh, sutamin yang juga ex komisioner KPU Konsel periode 2013-2018 mengatakan peyelenggara harus benar-benar menjaga integritas dan kemandiriannya dan menjaga marwah lembaga hal ini berdampak pada kepercayaan publik.

“Saya yakini tidak semua, tapi harus di cegah lebih awal untuk menciptakan proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurut sutamin, pembekalan atau peningkatan kapasitas kelembagaan maupun anggota PPK,PPS KPPS, berharap agar KPU konsel terus berupaya memutakhirkan sosialisasi kepada para anggota PPK,PPS maupun KPPS. Hal ini karena aturan Pilkada atau Pemilu yang berubah dari waktu ke waktu.

Namun, Sutamin mengakui, bagi penyelenggara Ad-hoc yang telah bertugas sebelumnya, sosialisasi dan bimbingan teknis ini tak dianggap penting. Mereka menilai bimbingan teknis yang dilakukan sama dengan bimbingan teknis sebelumnya.

“Kalau ada sikap begini yang menggampangkan, atau meremehkan hal yang baru, penyesuaian hal yang baru akan jadi problem,” ungkapnya.

Contohnya, isu-isu yang mencuat mengenai surat suara kurang di TPS, Pemilih yang mencoblos di dua TPS, pelayanan kepada pemilih yang memiliki e-KTP namun tidak terdaftar di DPT, dan lainnya, ini tidak akan terjadi jika anggota KPPS mengikuti bimbingan teknis secara tuntas.

“Pemahaman Penyelenggara Pemilu, jadi catatan utama. Penyegaran, dan pembekalan jadi penting karena ada perubahan-perubahan regulasi,” katanya.

Sementara terkait kontrol, sutamin mengatakan terdapat berbagai instrumen untuk mengawasi dan mengontrol kinerja KPU, PPK, PPS hingga KPPS. Selain masyarakat, dan LSM, pemantau pemilu, pengawasan juga dilakukan Bawaslu Konsel sesuai tingkatannya.

“Jadi kuncinya ada tiga, proses rekrutmen, pembekalan atau peningkatan kapasitas, dan pengendalian atau kontrol dengan berbagai macam instrumen,” pungkasnya.

 

Pos terkait