JaDI Sultra Ingatkan Bawaslu se-Sultra Perketat Pengawasan Terhadap Petahana Pada Pilkada 2020

  • Whatsapp

Kendari, sultrademo.co – Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan pencalonan Pilkada Serentak tahun 2020 pada pertengahan Juni (pendaftaran) dan awal Juli (penetapan calon), di 7 kabupaten/kota (Muna, Butun Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur) di Sultra, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra meminta kepada Bawaslu Provinsi Sultra dan 7 Bawaslu Kabupaten/Kota yang Pilkada agar secara dekat dan ketat mengawasi bagi petahana yang akan maju pada pemilihan mendatang.

Ketua JaDI Sultra, Hidayatullah mengingatkan bahwa Bawaslu RI telah mengeluarkan SE No. SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tertanggal 30 Desember 2019 tentang intruksi pengawasan tahapan pencalonan pemilihan tahun 2020, maka menurutnya ini harus ditindaklanjuti secara maksimal untuk dipantau dilapangan.

Bacaan Lainnya

“Kaitan dengan tugas Bawaslu dalam pengawasan Pilkada salah satunya adalah melakukan pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah upaya meminimalisir potensi pelanggaran baik pidana maupun administrasi. Untuk itu, memasuki tahapan pencalonan ini, kami JaDI Sultra mengingatkan larangan yang sudah diatur dalam undang-undang terkait soal larangan pergantian pejabat, larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” Jelasnya.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan ketentuan UU No: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, pada Pasal 71 ayat (1) s.d ayat (6), sbb;

⁃ Ayat (1) Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

⁃ ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

⁃ ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

⁃ ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;

⁃ ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan

⁃ ayat (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait 7 Bupati yang akan maju Pilbup 2020 di Sultra, melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dimana bupati dimaksudnya sebagai dari pejabat Negara. Maka, berdasarkan Pasal 188, masuk dalam kategori pidana pemilihan.

“Kalau petahana yang melakukan pergantian pejabat, maka sanksinya adalah diskualifikasi atau pembatalan sebagai calon. Sedangkan bagi bupati dan walikota yang maju, maka sanksinya adalah pidana pemilihan” Tegas mantan Ketua KPU Sultra ini dalam rilis pers yang diterima sultrademo.co.

Untuk diketahui, sesuai pasal 188 yang dimaksud yakni, “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

“Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang–Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara “Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan” Tambahnya.

“Melihat kontrol pengawasan Bawaslu yang belum maksimal terkait pengawasan terhadap Petahana, maka JaDI Sultra meminta kepada Bawaslu untuk membuat pusat-pusat pengaduan ditengah masyarakat dan memudahkan akses publik agar pengaduan dapat direspons cepat. Bawaslu jangan hanya bertumpu pada metode aplikasi pengaduan online digital tetapi berada langsung ditengah masyarakat sebagai bentuk penguatan pranata sosial untuk tindakan partisipasi dan pencegahan. Model dan cara-cara advokasi langsung ke masyrakat akan memperlihatkan bahwa Bawaslu bukanlah lembaga elitis yang perlu di awasi juga. Tetapi justru Bawaslu sebagai lembaga Pengawasan yang bersama rakyat untuk mengawasi Pilkada” Pungkasnya.

Pos terkait