Kacamata Fraksi Golkar Terkait Pro- Kontra Revisi RTRW Konsel

  • Whatsapp

Andoolo, Sultrademo.co- Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikabarkan menuai pro dan kontra di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel.

Hal itu terkuak, setelah Ketua PDIP Konsel, yang juga wakil DPRD Konsel, Senawan Silondae membeberkan itu.

Bacaan Lainnya

Seperti dilansir disalah satu media, Senawan mengaku terdapat beberapa fraksi yang tidak setuju dengan rencana revisi RTRW itu. Padahal, lanjut dia perkembangan suatu daerah diperlukan geliat investasi, termaksud didalamnya pembahasan RTRW.

“Yang setuju itu Fraksi PDIP, Demokrat, Nasdem dan Hanura. Sedangkan fraksi yang tidak menyetujui itu yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKB. Dan yang paling ngotot tidak setuju melakukan revisi itu PKB,” kata Senawan seperti dikutip di InikataSultra.

Menanggapi pernyataan itu, Ketua Fraksi Golkar, Erman nampak sedikit risih dengan sikap Senawan.

Menurut kaca mata Erman, perihal pro-kontra adalah dinamika biasa dalam kelompok, apalagi DPRD adalah lembaga negara yang didalamnya termaktub unsur perwakilan (kolektif/kolegial) dan prinsip kedaulatan rakyat.

Perihal revisi tata ruang wilayah, kata Erman, harus diketahui Senawan bahwa pembahasannya sampai November 2020. Dewan mesti memikirkan mana lebih urgen mengurus rakyat yang susah hidup karena terdampak covid, membahas LKPJ yang waktunya hanya sebulan, atau membahas RTRW sesuai keinginan orang-perorangan dan masih ada waktunya hingga November 2020 sesuai batas waktu persetujuan substantif dari Kementerian ATR.

Saat ini, tambahnya, belum pernah ada rapat pembahasan sebab Ketua Bapemperda sebelumnya mundur dan baru kemarin Pemilihan ketua baru.

“Menjadi aneh belum ada rapat sudah mengatakan bahwa 4 fraksi tidak setuju, saya harap saudaraku pak Senawan perlu mengklarifikasi kapan ada rapat lalu 4 fraksi disebut menolak, khususnya fraksi Golkar,” heran Erman.

Erman bahkan bertanya-tanya, apakah Revisi RTRW itu menghalangi pembangunan smelter PT Ifisdeco dan PT Macikamadamadana yang diketahui telah selesai membangun pabrik.

“Anehnya lagi kok menjadi gelisah kalau PT Sungai Raya menjadi PSN, justru ini jauh lebih baik, artinya DPRD tidak akan di curigai bermain mata dalam pembahasan RTRW dan apa hubungannya kalau melalui PSN, daerah akan merugi,? yang namanya perusahaan manajemennya tetap di kendalikan oleh pemilik modal bukan Pemda,” jelasnya.

Pernyataan Senawan yang juga menyinggung akan ada serapan hampir 20 ribu pekerja lokal jika RTRW direvisi, juga dipertanyakan Erman.

“Apa benar akan menyerap tenaga kerja lokal 20 ribu? di Morosi saja masih ribut masalah tenaga kerja yang nota bene lebih banyak mendatangkan WNA, . baru-baru ini di Palangga Selatan ada perusahaan PHK karyawannya tanpa pesangon malah di lapor ke Polres, ini kan aneh,” singgung Erman.

Erman berharap, anggota dewan sedikit realistis dan obyektif terhadap keperluan vital. Masih banyak urusan kebutuhan rakyat yang mesti didahulukan dan sipatnya mendesak dibanding memeperkeruh suasana dengan memaksakan kepentingan perseorangan. (AK)

  • Whatsapp

Pos terkait