Kader Pengawas Partisipatif Kekuatan Membangun Demokrasi Substansial

Sitti Rakhman Anggota Bawaslu DKI Jakarta

Oleh : Sitti Rakhman, SP.,MM
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan, dimana kedaulatan ada ditangan rakyat yang dalam pelaksanaannya diimplementasikan pada bentuk system perwakilan yang dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui Pemilu/pemilihan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan secara berkala/rutin, jujur dan adil baik memilih anggota parlemen (legislatif), maupun eksekutif.

Bacaan Lainnya

Kita telah bersepakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilu/pemilihan dilaksanakan secara langsung, suara rakyat memiliki kedudukan yang setara satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan system perwakilan. Warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, berumur 17 tahun keatas atau sudah pernah menikah, bukan TNI/POLRI, memiliki hak pilih untuk datang ke TPS menentukan wakilnya di Pemerintahan/Parlemen dengan prinspi one man/women one vote.

Dalam menentukan wakilnya di pemilu/pemilihan, rakyat seharusnya berdaulat penuh terhadap suara yang dimilikinya. Pada prakteknya di Indonesia masih banyak diwarnai pelangggaran-pelanggaran seperti maraknya/politik uang, politik dinasti, politik identitas, yang menyebabkan berpindahnya kedaulatan dari tangan rakyat ke tangan para oligarki, sehingga kontestasi belum bisa dilaksanakan secara adil dan berimbang.

Tantangan mengenai Isu teknis pemilu/pemilihan lainnya antara lain: black campaign/kampanye hitam, pencocokan dan penelitan dalam pemutakhiran data pemilih tidak langsung ke warga, pencoretan pasangan calon akibat dualisme pengurus parpol, manipulasi hasil perhitungan, intimidasi dalam pemungutan suara, penyelenggara tidak netral, rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan KPU tentang pemutakhiran data pemilih, pelibatan PNS/ Kepala Desa dalam kampanye, pemasangan alat peraga yang sama dengan KPU, penggunaan fasilitas negara, kampanye di luar jadwal, pemilih apatis/golput.

Tantangan Isu potensi konflik pemilu/pemilihan antara lain; mobilisasi pemilih, pengadaan logistik dan distribusi, tingginya eskalasi konflik horizontal di masyarakat, maraknya gugatan pilkada, adanya pemilih siluman (pemilih yang sudah meninggal/pindah namun masih terdaftar), tingginya biaya politik, politisasi anggaran, manipulasi dana kampanye, rivatilatas kepala daerah dan wakil kepala daerah meningkat, hubungan relasi KPU DPRD-Pemerintah Daerah berpotensi menimbulkan konflik.

Tantangan pelaksanaan pemilu/pemilihan secara serentak di tahun 2024, yang lebijh komprehensif, secara teknis tahapan yang beririsan membutuhkan kesiapan seluruh penyelenggara dan peserta pemilu, belum lagi, jika pendemic covid 19 belum berakhir, kita masih akan disibukkan dalam mengawasi pelaksanaan protokol Kesehatan untuk pencegahan penularan covid 19.
Akibat pandemi Covid-19, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2020 tercatat US$ 3.870, demikian pula berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 penduduk yang berpendidikan tinggi hanya 8,5 persen dari total penduduk berusia 14 tahun keatas, dan
berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, rata-rata penduduk Indonesia bersekolah hingga SMP.

Kondisi ini, ditengah perhelatan pesta demokrasi, merupakan tantangan sendiri, seperti halnya politik uang yang menjadi factor penentu keterpilihan seseorang kandidat/peserta pemilu, memanfaatkan berbagai peluang kelemahan masyarakat.
Tantang-tantangan diatas harus dijawab dengan kekuatan-kekuatan seluruh stakeholder terutama kekuatan masyarakat, agar Pemilu/Pemilihan tidak berjalan sekadar procedural belaka, demokrasi yang hanya sebatas menggunggurkan kewajiban rutinitas berkala dan sarat dengan berbagai pelanggaran sehingga proses pemilu/pemilihan tidak berlangsung secara jujur dan adil.

Demokrasi melalui pemilu/pemilhan yang dilaksanakan diharapkan berdampak besar pada pembangunan harkat martabat dan derajat kebangsaaan kita, dimana keterwakilan dan keterpilihan berkorelasi dan secara siginifkan mampu membangun budaya bangsa yang lebih beradab, disisi lain mampu membangun politik, ekonomi social dan budaya serta meperkokoh pertahanan keamanan, inilah demokrasi yang substansial.

Pemilu/pemilihan yang berintegritas, harus ditopang oleh Pemilih, Penyelenggara dan Peserta Pemiu yang berintegritas, pemilu yang mampu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Perlunya partispasi aktif masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan yang memiliki potensi dugaan pelanggaran, harus terus ditingkatkan, sehingga msyarakat bisa secara mandiri dan cerdas dalam menentukan wakil-wakilnya secara berdaulat penuh.
Pencegahan dan pengawasan secara masif yang menjangkau rumah ke rumah, person to person disadari tidak mungkin dilakukan secara sempurna oleh pengawas pemilu mekanik yang diperankan oleh Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu, keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dimasing-masing tingkatan seperti Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara sejumlah satu orang di setiap TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa sejumlah satu orang di tiap Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan berjumlah tiga orang disetiap kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota sejumlah tiga atau lima orang di setiap kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi lima atau tujuh orang, Bawaslu Ri sejumlah lima orang. Keterbatasan ini harus ditopang dengan kekuatan masyarakat sebagai pengawas organik yang memiliki kerelawanan untuk bersama melakukan pencegahan dan pengawasan.

Kader Pengawas Partispatif Kekuatan Membangun Demokrasi Substansial
Kader Pengawas Partispatif adala yang telah mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) baik yang dilaksanakan dalam jaringan (daring), maupun SKPP dasar, menengah dan lanjutan yang dilaksanakan secara tatap muka.

Di SKPP para Kader Pengawas Partispatif diajarkan untuk memiliki sikap kerelawanan, yang dilandasi pada pilihan sadar, bukan sebagai pelarian, sehingga siapapun bisa menjadi relawan, karena setiap orang pada dasarnya memiliki talenta, potensi, kemampuan dan kapasitas, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, berfungsi mempercepat terjadinya proses kemandirian masyarakat, bertugas untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, berperan untuk melakukan pendampingan masyarakat, capacity building, memberikan bantuan teknis, memobilisasi sumberdaya dan membangun jaringan.

Kerelawanan Kader Pengawas Partisipatif sebagai Pengawas Organik, sangat diperlukan untuk menjadi agen perubahan social dalam kehidupan demokrasi substansial, untuk membangun karakter dan kehidupan demokrasi yang lebih baik, pemilu/pemilihan bebas dari berbagai pelanggaran dan mampu membangun kondisi peradaban demokrasi yang luhur dan berbudaya.

Kerelawanan Kader Pengawas Partisipatif harus memiliki karakter yang berintegritas, tanpa membeda-bedakankan kelompok dan individu, mempertimbangkan yang lemah dan dilemahkan secara sosial, politik, budaya dalam prinsip penegakan hukum, mengintegrasikan hak-hak konstitusional warga negara, mengedepankan nilai-nilai kesetaraan tanpa kekerasan, anti diskriminasi, sebagai perwujudan kader pengawas inclusif.

Sebagai Kader Pengawas Partisipatif harus memiliki integritas, pribadi jujur, karakter kuat dengan visi misi pemilu/pemilihan Jujur dan adil, memiliki sikap atau perilaku yang mencerminkan kekuatan prinsip moral/integritas atau etika kerelawanan, yang memahami, mengintegrasikan nilai-nilai pemilu, nilai-nilai etika social, nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia, mampu menyuarakan aspirasi rakyat, dapat membantu tugas pokok organisasi, memahami tugas dan wewenang Pengawas Penyelenggara Pemilu dan memahami sistem pemilu/demokrasi.

Kader Pengawas Partisipatif bisa menjadi ujung tombak organisasi, dalam mengemban tugas fungsi organisasi ditengah berbagai tantangan yang harus dihadapi, merupakan kekuatan organisasi untuk membangun iklim budaya demokrasi substansia,l sehingga keberadaannya sebagai masyarakat terdidik harus dipelihara/dirawat semangat kerelawanan, integritas dan inklusifitasnya.

Sebagai agen perubahan demokrasi, Kader Pengawas Partisipatif merupakan relawan, individu atau kelompok yang secara sukarela, mandiri, dan bertanggung jawab bersedia memberikan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membantu pihak lain yang membutuhkan tanpa berharap imbalan. Dalam semangat melakukan perubahan, seorang agen perubahan, menurut Kotter harus mampu menciptakan rasa urgensi, merekrut kepemimpinan dalam perubahan, membangun visi perubahan kearah demokrasi substansial, dan mengkomunikasikannya secara efektif, mengatasi rintangan, membuat kemenangan berkala, lalu terus mengarahkan momentum perubahan.
Perubahan ke arah demokrasi substansial, dengan semangat kerelawanan, Kader Pengawas Partisipatif yang berkarakter, berintegritas dan inklusif, harus dirawat secara intensif, membangun komunitas, berjejaring, membangun motivasi, komitmen dan loyalitas, membangun role model dan praktek pemlilihan ditingkat terkecil RT dan RW, Desa, di lembaga atau di organisasi kemasyarakatannya, sehingga secara perlahan tapi pasti bisa tercipta ekosistem demokrasi yang sehat.
Peran kader Pengawas Partisipatif yang masif, mampu membangun ekosistem demokrasi yang sehat, Pemilih/pemilihan yang teratasi secara substansial, bebas dari berbagai pelanggaran, dan mampu membangun kemandirian masyarakat.

Kekuatan masyarakat untuk secara sadar mampu menolak segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran dalam pemilu/pemilihan merupakan impian sebuah bangsa yang berdaulat, karena kontestasi yang diwarnai dengan pemenuhan rasa keadilan akan menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan terhindar dari keterbelahan masyarakat sehingga pada akhirnya focus membangun dan menyejahterakan rakyatnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait