Kepala BPN Konut Lantik Pejabat Pembuat Akta Tanah

Foto: Susana pelantikan pengurus PPAT Wilaya Konawe Utara yang di Lantik oleh Kepala BPN Konut, Ridwan, S.Sit

Laporan:Supriyadin Tungga

Konawe Utara, Sultrademo.Co– Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Ridwan S.Sit  melantik sebanyak 3 orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kamis (18/11/2021) yang bertempat di Aula Kantor BPN Konawe Utara.

Bacaan Lainnya

Pengangkatan PPAT tersebut berdasarkan Surat Keputusan Mentri Agraria dan tata ruang/BPN Nomor: 1167/SK-400.HR.03.04/IX/2021 tentang pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Ketiga PPAT itu yakni Awaludin, SH., M.Kn, Harianto, SH., M.Kn, Al Asran Pagala, SH., M.Kn.

Sebelumnya, pejabat pembuat akta tanah hanya berjumlah dua orang. Untuk itu dengan bertambahnya jumlah demikian proses pembuatan akta tanah serta hal yang berkaitan dengan itu bisa lebih mudah dan lancar.

Ucapan ini disampaikan oleh Ketua BPN Ridwan, S.SIT saat dijumpai awak media seusai kegiatan pelantikan. Dikatakan, bertambahnya pejabat ini akan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat yang akan berurusan dengan pertanahan untuk kabupaten Konawe utara ini.

Sementara itu, diminta kepada semua pejabat yang berjumlah 5 orang itu agar bekerja dengan baik dan profesional, serta memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tenaganya.

“Tidak dibenarkan, PPAT mengeluarkan surat atau menyelesaikan akta termasuk surat menyurat seandainya tanah tersebut dalam sengketa, atau tanah itu tidak hak milik pribadi bagi calon pembuat akta melainkan milik bersama atau kaum,”jelas Ridwan.

Menurutnya, fungsi dari PPAT itu sendir bertugas membuat surat atau akta jika ada masyarakat yang akan menjual tanah, membeli tanah, berkeinginan membuat warisan, atau meminjam uang ke Bank dengan agunan berupa tanah pribadi, maka PPAT lah yang sewajarnya dicari terlebih dahulu untuk pengurusannya.

“Penekanan kedua, jangan PPAT melahirkan masalah baru pembuatan akta yang bertolak belakang degan hukum yang ada di kemudian hari, karena masih banyak PPAT di daerah lain yang bermasalah, Karena pada prinsipnya PPAT bagian dari BPN sehingga bekerjalah dengan baik dan profesional,”tukas Ridwan

Pos terkait