Ketua Umum PWI Tekankan Etika dan Nilai Kemanusiaan di Tengah Tantangan AI dan Algoritma

Ketgam : Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir. Foto: ist.

Jakarta, Sultrademo.co – Disrupsi teknologi, dominasi algoritma, serta pesatnya perkembangan kecerdasan buatan menjadi ujian serius bagi masa depan pers nasional. Di tengah perubahan tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan pentingnya insan pers tetap berpegang pada nilai kemanusiaan dan etika jurnalistik.

Penegasan itu disampaikan Munir dalam diskusi Kaleidoskop Media Massa 2025 yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/12). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pra Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan terselenggara atas kolaborasi PWI Pusat, Panitia HPN, serta Akbar Faisal Uncensored.

Bacaan Lainnya
 

Munir menilai tahun 2025 menjadi momen reflektif bagi insan pers untuk kembali memaknai peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Tantangan yang dihadapi, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan transformasi digital, tetapi juga menyangkut keberlanjutan industri media dan integritas profesi jurnalistik.

“Sepanjang 2025, kehidupan pers benar-benar diuji. Kita diuji dalam mengelola perusahaan pers yang sehat, menjaga independensi, menegakkan kredibilitas, sekaligus tetap setia pada kepentingan publik,” ujar Munir.

Direktur Utama LKBN Antara itu juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menekankan bahwa dalam situasi bencana, pers memiliki tanggung jawab kemanusiaan yang besar.

“Kehadiran pers di tengah bencana bukan sekadar soal kecepatan. Pers harus membantu masyarakat tetap berpikir jernih di tengah ketidakpastian, kepanikan, dan kecemasan melalui informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang,” katanya.

Munir menegaskan bahwa liputan kebencanaan sejatinya merupakan liputan tentang manusia. Karena itu, pemberitaan tidak boleh hanya berfokus pada angka korban, kerusakan, atau visual dramatis semata.

“Di balik setiap bencana ada manusia yang terluka, kehilangan, dan trauma. Etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan,” tegasnya.

Selain aspek kemanusiaan, Munir juga menyoroti kondisi industri media yang dinilainya berada pada fase krusial. Ia menilai negara perlu hadir untuk menjamin kebebasan pers sekaligus mendukung keberlanjutan usaha media agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

“Perlu intervensi negara untuk menyelamatkan pers Indonesia,” kata Munir.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menilai dominasi media sosial dan platform digital menjadi ancaman nyata bagi media arus utama. Menurutnya, keterbatasan finansial membuat banyak media tidak lagi mampu menempatkan koresponden di daerah.

“Kalau media sosial dilengkapi verifikasi, konfirmasi, dan kode etik, maka media mainstream akan semakin terdesak,” ujarnya.

Anggota Dewan Pakar PWI Pusat Wahyu Muryadi mengungkapkan, tekanan dari platform digital telah membuat sejumlah media gulung tikar. Meski intervensi negara dinilai bisa menjadi solusi, ia mengingatkan adanya risiko terhadap independensi pers.

Pandangan lain disampaikan Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo, yang menilai dominasi algoritma platform digital sebagai ancaman serius, terlebih ketika penyelesaian regulasi publisher rights hingga kini belum menemui titik terang.

Di sisi berbeda, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat Dhimam Abror mengingatkan agar insan pers tidak terjebak pada sikap pesimistis. Ia menilai sejarah menunjukkan bahwa determinisme teknologi tidak selalu terbukti.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan anggota Dewan Pakar PWI Effendi Gazali dan budayawan Sujiwo Tejo, yang menilai teknologi, termasuk AI dan algoritma, justru akan melahirkan keseimbangan baru dalam ekosistem media.

Menutup diskusi, Akbar Faisal menegaskan bahwa profesi wartawan tengah menghadapi tantangan besar. Karena itu, organisasi profesi seperti PWI diharapkan berperan aktif sebagai fasilitator peningkatan profesionalisme wartawan.

Munir pun menegaskan komitmen PWI untuk terus memperkuat kapasitas insan pers dan menjaga standar etika jurnalistik.

“Pers Indonesia harus menjadi pilar demokrasi sekaligus pilar kemanusiaan. Hadir saat bencana, setia mengawal pemulihan, dan konsisten menyalakan harapan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Penulis: Arini Triana Suci R
Editor: UL

Pos terkait