Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sulawesi Tenggara Minta Pemda Se-Sultra Lakukan Realokasi APBD Untuk Tangkal Covid-19

  • Whatsapp

Kendari, sultrademo.co – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sulawesi Tenggara (Pusdaya, Walhi Sultra, Indonesia Budget Center) mendesak Gubernur dan Kepala Daerah se-Sultra untuk meralokasi APBD dengan jumlah yang memadai untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid19 serta menggunakan secara transparan dan akuntabel, Minggu (29/03/2020).

“Mengantisipasi penyebaran wabah ini, Pemerintah Pusat telah menginstuksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah preventif tanggap darurat Covid-19 dengan membentuk tim gugus tugas daerah dan melakukan realokasi APBD untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Namun dari pantauan IBC, hingga saat ini belum banyak daerah termasuk Pemrov Sultra yang menegaskan berapa anggaran yang disediakan terkait penanganan Covid-19 ini. Minimnya dukungan anggaran menunjukkan betapa kurang seriusnya Pemda di Sultra mengantisipasi dan menangani ganasnya penyebaran virus corona ini yang mengancam keselamatan jiwa dan perekonomian masyarakat Sultra” Jelas Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sulawesi Tenggara dalam rilis persnya.

Bacaan Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sulawesi Tenggara juga menyoroti lambatnya respon pemda menindaklanjuti Permenkeu-Permendagri terkait refocussing program dan kegiatan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19

“Padahal pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang membolehkan Pemda untuk melakukan realokasi belanja daerah dan refocussing program dan kegiatan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19, Keputusan Menteri Keuangan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19, dan Permendagri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dilingkungan Pemda, terdapat beberapa sumber dana di APBD yang dapat direalokasi/refocusing antara lain: DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, DBH CHT, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik Reguler subbidang pelayanan rujukan, DAK Fisik Penugasan¬† subbidang pengendalian penyakit dan RS rujukan, dan DAK Non Fisik bidang kesehatan pos Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)” Jelasnya.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sulawesi Tenggara terdapat potensi anggaran hingga Rp 1,06 triliun yang dapat direalokasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Dari hasil tracking budget yang dilakukan IBC, terdapat potensi anggaran sekitar Rp1,06 triliun dalam APBD Provinsi Sultra dan APBD pada 17 daerah di Sultra yang dapat direalokasi atau refocussing untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19″

Pos terkait