Kendari, Sultrademo.co – Komisi II DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti alokasi anggaran APBN Tahun 2026 sebesar Rp194 miliar yang diperuntukkan bagi program bantuan bibit perkebunan di wilayah Sulawesi Tenggara.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat bersama Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggaran itu rencananya digunakan untuk pengadaan bibit sejumlah komoditas perkebunan, seperti kelapa, lada, merica, dan pala.
Anggota Komisi II DPRD Sultra, Ardin, mengaku khawatir anggaran yang cukup besar tersebut tidak terserap secara optimal apabila tidak didukung dengan perencanaan dan pengawasan yang memadai.
“Kami khawatir jangan sampai anggaran sebesar itu, di tengah upaya efisiensi anggaran, justru tidak memberikan manfaat yang maksimal dan berpotensi menimbulkan pemborosan,” kata Ardin di Kendari, Selasa (30/6/2026).
Menurut Ardin, berdasarkan hasil pembahasan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura masih menghadapi kendala dalam memastikan lokasi penyaluran bantuan bibit. Selain itu, terdapat alokasi bibit untuk beberapa komoditas dalam jumlah besar yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya anggaran yang dimiliki dinas untuk melaksanakan proses verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.
“Kami meminta agar program ini dievaluasi secara menyeluruh sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said, mendukung evaluasi terhadap program tersebut agar pelaksanaan bantuan perkebunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi petani di Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, membenarkan adanya alokasi anggaran APBN 2026 sebesar Rp194 miliar untuk program bantuan bibit perkebunan.
Namun, ia mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme maupun rincian pelaksanaan program tersebut.
“Nanti akan kami sampaikan secara lebih lengkap setelah seluruh data dan mekanisme pelaksanaannya siap,” katanya.
 






