KENDARI, sultrademo.co – Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi terkait penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 pada Jumat (11/9) kemarin.

Komnas HAM RI memberikan rekomendasi kepada KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya. Kemudian Komnas HAM juga merekomendasikan seluruh proses Pilkada 2020 yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Presedium JaDI Sultra, Hidayatullah menjelaskan, ketidakpatuhan terhadap protokol Covid-19 adalah alasan utama mengapa pihaknya juga turut meminta Pilkada Serentak 2020 ditunda. Pasalnya, bencana non alam Covid-19 bisa mengancam keselamatan masyarakat.

sultrademo

“Selain itu secara aspek hukum, Perppu No 2/2020 yang diundangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 201 menerangkan hakikat pilkada tidak dapat dilaksanakan sepanjang kedaruratan akibat pandemi belum berakhir” terangnya.

Baca Juga :  LIRA Sultra Temukan Dugaan Penyimpangan APBD 2019 Konawe Selatan

Menurut KPU RI seperti dikutip dari JawaPos.com sekitar 60 bakal cakada saat ini terpapar Covid-19. “Melihat realita ketidakpatuhan peserta pilkada terhadap disiplin Covid-19 maka tidak ada alasan, pilkada harus ditunda, lagi pula ada kegamangan politik dan tidak padunya antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Covid19” tambah Hidayatullah.

“Secara pribadi saya tegaskan politik sesungguhnya adalah bermuasal dari tekad mengorganisir kepentingan bersama dan untuk pemuliaan kepentingan bersama, sehingga politik bukan sekedar kekuasaan dan jabatan maupun uang. Maka demi kesehatan dan keselamatan, berjiwa besarlah untuk menunda pilkada di tengah keprihatinan bersama Pandemi Corana atau Covid19” pungkas Hidayatullah.

Komentar