Kendari, Sultrademo.co – Arus informasi yang semakin masif di era digital kini bukan hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan baru, bagaimana masyarakat bisa memilah mana informasi yang benar, relevan, dan bermanfaat.
Isu inilah yang menjadi diskusi utama dalam kegiatan KPID Goes to Campus bertema “Literasi Media” yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara di Aula Bachtiar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO), Rabu (29/10/2025).
Acara ini menghadirkan tiga narasumber yang masing-masing menyoroti sisi berbeda dari problem literasi media mulai dari peran lembaga penyiaran, dampak sosial-politik media, hingga cara berpikir kritis dalam menghadapi banjir informasi.
Ketua KPID Sultra Fadli Sardi, membuka diskusi dengan materi bertajuk “Gelap Terangnya Era Informasi.” Ia menegaskan bahwa peran KPID bukan hanya mengawasi lembaga penyiaran, tapi juga menjaga ruang publik agar tetap sehat di tengah derasnya arus konten yang kerap tak berimbang.
“Media harus jadi ruang yang mencerdaskan, bukan sekadar menghibur atau mengaburkan fakta,” tegas Fadli.
Ia mengingatkan bahwa era digital telah mengaburkan batas antara informasi dan opini, antara berita dan propaganda. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, lembaga penyiaran dan regulator seperti KPID menjadi benteng penting dalam menjaga integritas informasi.
Sementara itu, Prof. Dr. H. M. Najib Husein, S.Sos., M.Si., dosen FISIP UHO, menyoroti dampak sosial-politik dari arus informasi yang tidak terkendali. Dalam pemaparannya bertajuk “Media dan Implikasi Sosial Politik Informasi,” ia menekankan bahwa literasi media seharusnya tidak berhenti pada kemampuan menggunakan perangkat digital.
“Literasi media itu kesadaran. Kesadaran untuk memahami bagaimana pesan media memengaruhi perilaku dan pilihan kita,” ujarnya.
Prof. Najib mendorong agar literasi media menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal. Ia juga menyinggung pentingnya kehadiran Public Communication Officer (PCO) dalam kabinet Presiden Prabowo untuk mengelola informasi publik secara transparan dan terarah.
“Dalam politik modern, komunikasi publik bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Tanpa arah komunikasi yang jelas, masyarakat mudah terjebak dalam informasi yang bias,” tambahnya.
Materi ketiga dibawakan oleh Dr. Muhammad Aswan Zanynu, S.Sos., M.Si. dengan tajuk “Berpikir Kritis Menyikapi Informasi Masif.” Ia menekankan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah benteng terakhir masyarakat dalam menghadapi derasnya informasi di media sosial.
“Asal-usul setiap keputusan kita adalah cara berpikir. Kalau cara berpikirnya dangkal, maka kesimpulannya juga akan menyesatkan,” ujarnya.
Dr. Aswan menjelaskan bahwa manusia sering menggunakan dua jalur berpikir, rute tepi (cepat dan dangkal) dan rute sentral (mendalam dan analitis). Dalam menghadapi berita-berita viral, publik sering terjebak pada rute tepi yakni reaksi spontan tanpa analisis.
Menurutnya, berpikir kritis berarti berani skeptis, memeriksa ulang informasi, dan mengenali bias yang muncul dalam cara berpikir kita sendiri. “Kita perlu open mind. Jangan hanya percaya pada satu sumber atau satu narasi. Lihat dari berbagai sisi,” pungkasnya.
Laporan: Nur Mina (Magang)
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
