Mantan Ketua KPU Sultra Minta Anggaran Pilkada 2020 di Sultra Hemat dan Efektif

  • Whatsapp

KENDARI, SULTRADEMO.CO- Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra,  Hidayatullah minta penganggaran Pilkada 2020 untuk tujuh daerah di Sultra hemat, efektif dan efisien.

Eks Ketua KPU Sultra ini berharap semua penyelenggara benar-benar hemat, efektif dan efisien dalam mengusulkan maupun mempergunakan anggaran.

Bacaan Lainnya

Kata dia, penting bagi tujuh kabupaten di Sultra penyelenggara Pilkada melakukan persiapan, terutama terkait penganggaran dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerahnya masing-masing supaya saat tahapan berjalan tidak ada lagi problem terkait anggaran.

Untuk anggaran, lanjut Dayat, sapaan akrab Hidayatullah, penting bagi KPU di 7 kabupaten tersebut untuk memastikan penyusunan kebutuhan anggaran dilakukan secara hemat, efektif dan efisien.

Beberapa langkah agar murah, efektifitas dan efisien anggaran Pilkada 2020.

Pertama, perlunya desain ulang pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan, karena selama ini problem dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu berulang. Kalau ini didesain ulang, lanjut dia, maka sistem akan menghemat anggaran miliaran rupiah.

“Ini tugas KPU RI dan KPU Sultra menginisiasi regulasinya dan mensupervisi KPU dibawahnya. Mereka pimpinan KPU harus lahirkan solusi-solusi regulasi dan teknis agar KPU dibawah tidak melukis sesuka hati,” tuturnya.

Yang kedua, seluruh pengadaan logistik Pilkada harus dilakukan secara online dengan standar e-katalog. Hal itu sudah berlangsung dari periode lalu tetapi ada saja kreativitas KPU dibawah untuk membuat pengadaan diluar cara online.

“Karena kalau cara online contoh dengan standar harga e-katalog yang semula Surat Suara Rp. 1.000/lembar bisa menjadi Rp. 100/lembar,” tambahnya.

Berikut yang ketiga, sudah saatnya KPU membuat regulasi supaya menerapkan sistem e-rekapitulasi pada penghitungan suara secara berjenjang. Dengan e-rekapitulasi sudah pasti akan mematangkan anggaran miliaran dan juga menghemat waktu rekapitulasi berjenjang yang bisa kurang lebih 1 bulan. Sebab model rekapitulasi manual, waktu yang dibutuhkan saja lebih dari 1 bulan baru selesai.

Keempat, memangkas anggaran perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta untuk keperluan koonsultasi. Terkecuali jika itu undangan resmi bimbtek atau pertemuan. Tetapi kalau anggaran perjalanan dinas seperti konsultasi-konsultasi maka hal itu perlu dihapus karena melahirkan Inefisiensi serta waktu kerja habis hanya perjalanan dinas sehingga pekerjaan tahapan terbengkalai tidak fokus.

Kelima, KPU RI dan KPU Sultra pun saatnya memikirkan rapat jarak jauh dengan KPU Kabupaten yang Pilkada 2020 dengan menggunakan komunikasi teleconference. Ini bisa memangkas anggaran milyaran rupiah. Karena 1 orang 1 kali perjalanan dinas alokasi Rp 9-10 juta. Kalau 10 orang sampai dengan 10 – 20 kali berangkat perjalanan dinas dalam masa tahapan Pilkada berjalan, ditaksir sudah hampir 1 milyar. Atas alasan itu perjalanan dinas untuk konsultasi dihapus.

Keenam, metode sosialisasi juga dirubah dengan cara mengurangi model sosialisasi “program oriented”. Ada anggaran, KPU Sosialisasi, tidak ada anggaran KPU berhenti. Begitupula cara sosialisasi konvensional musik sambil jalan dan orasi, hal ini perlu dikurangi minim sosialisasi dan kreativitas. Harus sosialisasi tepat sasaran dan edukative. Harus lebih inovatif, KPU perlu menggandeng kemitraan komunitas-komunitas masyarakat, dan mengurangi pengadaan baliho dan alat peraga sosialisasi yang tidak efektif, Ini juga bisa memangkas anggaran sampai ratusan juta bahkan Milyaran rupiah.

Ketujuh, agenda-agenda rapat yang tidak penting menggunakan sarana Hotel juga dikurangi. KPU harus sering menggunakan kantor KPU untuk rapat-rapat biasa seperti tahapan dan rakor, Kantor KPU harus menjadi central kegiatan utama para komisioner dan sekretariat KPU.

Kedelapan, rental mobil ditiadakan dan harusnya meminta bantuan mobil pinjam pakai kepada Pemda masing-masing apabila kekurangan kendaraan operasional. Banyak contoh rental-rental mobil untuk Pilkada yang bermasalah dan juga penggunaannya hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

“Angggaran rental mobil harus dihapus,” tutup Dayat melalui rilis resmi JaDi Sultra, Jum’at 5/7/19.

Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait