Menuju Satu Data Indonesia, Gubernur Hadiri Launching Hasil Pendataan Keluarga 2021

Ketgam : Gubernur Sultra, Di dampingin Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sultra, Kamis (4/11/2021)

Kendari, Sultrademo.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menghadiri kegiatan launching Hasil Pendataan Keluarga 2021 yang digelar secara hibrid dari Jakarta, Kamis, (4/11/2021). Gubernur hadir melalui virtual di Rumah Jabatan Gubernur.

Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sultra, Asmar, Koordinator Bidang Advokasi, Pergerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN,Sultra Agus Salim turut mendampingi gubernur mengikuti jalannya kegiatan tersebut.

Bacaan Lainnya

Di Jakarta, kegiatan itu dihadiri pula oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto.

Menurut Deputi Bidang Adpin BKKBN Karya Teguh Santoso, Pendataan Keluarga 2021 (PK21) digelar sejak 1 April – 30 Juni 2021. Mengalami perpanjangan sekitar satu bulan dikarenakan pandemi.

Lebih dari 635 ribu kader keluarga berencana terlibat untuk melakukan pendataan terhadap 68.478.139 jiwa yang didata, dengan lebih dari 50 variabel data yang dikumpulkan, termasuk di dalamnya soal stunting. 

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, tema PK21 adalah Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga Menuju Satu Data Indonesia. Sebelumnya, pendataan keluarga telah dilaksanakan sebanyak lima kali, yakni pada 1971, 1985, 1994, 2000, 2015.

PK21 merupakan kegiatan pengumpulan data mikro tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, termasuk data anggota keluarga yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sensus, dimana kader mendata seluruh keluarga yang menjadi target sasaran pendataan di Indonesia dengan melakukan kunjungan rumah ke rumah. Sebanyak 30 persen menggunakan formulir, dan 70 persen menggunakan smartphone.

“Peluncuran PK21 ini bisa membantu kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan keluarga, khususnya masalah stunting. Karena itu, gunakan data ini dalam perencanaan pembangunan masing-masing dan segera petakan permasalahan yang terkait kesehatan keluarga,” ujar Hasto

Rilis Pers

Pos terkait