Miliki Saham Tambang di Sultra, Presiden RI Diminta Berhentikan Menteri Perdagangan

ketgam : Ratusan Massa Aksi Saat Mendatangi Gedung KPK RI

Jakarta, Sultrademo.co – Kabinet Indonesia Kerja dibawa nakhoda Presiden Joko Widodo kembali disorot oleh ratusan massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dan Kementrian Perdagangan, Senin (11/10/2021).

Masyarakat dan mahasiswa tersebut protes diduga karena beredarnya pengakuan terbuka Menteri Perdagangan RI Muh Luthfi dibeberapa media.

Bacaan Lainnya

Pada pengakuan terbuka tersebut, Muh Luthfi mengatakan telah memiliki saham di perusahaan tambang yang beraktivitas di Sulawesi Tenggara (Sultra). Saham tersebut diperoleh dari kerjasama mantan Gubernur Sultra 2 Periode Nur Alam (NA), yang merupakan terpidana 12 tahun penjara atas kasus pertambangan.

Hal ini kemudian dianggap bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ketua AMPHI, Risal dalam orasinya didepan gedung merah putih KPK RI mengatakan
salah satu perusahaan tambang di Sultra disinyalir sahamnya merupakan milik Menteri Perdangan Muhammad Luthfi.

Menurut Risal, dugaan tersebut diperkuat dengan keterangan mantan Gubernur Sultra, NA yang pernah mengatakan bahwa Menteri Luthfi memiliki saham pertambangan bersama rekan bisnisnya.

“Sangat tidak etis tentunya seorang Menteri aktif justru berkolaborasi dengan terpidana kasus pertambangan. Ini patut di lakukan penyelidikan menyeluruh agar publik bisa mengetahui sejauh mana kolaborasi keduanya dalam urusan tambang di Indonesia,” ungkap Risal melalui siaran pers yang diterima oleh awak Sultrademo.co pada Selasa malam (12/10).

Lanjutnya, permintaan investigasi yang diduga sebagai kasus money laundry oleh Menteri Luthfi sangat pantas dilontarkan karena dianggap berkaitan dengan NA yang pernah menerima gratifikasi sebesar 41 Milyar dari pengusaha.

“Langkah Menteri Luthfi sangat tidak etis. Sebagai pejabat publik penting untuk memberikan klarifikasi kepada publik agar kasus kepemilikan sahamnya terang benderang” tandasnya.

Ratusan massa aksi tersebut kemudian mendesak Komisioner Ketua KPK RI untuk segera menurunkan timnya guna investigasi secara menyeluruh atas dugaan keterlibatan aktif Menteri Perdagangan Muh Luthfi.

Pasalnya, pihaknya menduga keduanya adalah group yang sama dan memiliki saham pada beberapa perusahaan tambang lain di Sultra.

Ia juga meminta agar KPK RI dapat mengendus dan membongkar praktek pencucian uang yang diduga kuat mengalir sebesar 30% atau senilai ratusan milyar dari saham tersebut ke beberapa rekening yang disebutkan dalam kesaksian di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

“Atas persoalan ini, kami juga memohon agar bapak Presiden segera mencopot Menteri Perdagangan agar tidak memanfaatkan fasilitas dan kewenangan yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan bisnis, politik, dan pemerintahan di NKRI ini,” tegasnya.

Demonstran tersebut kemudian secara resmi menyampaikan laporan pengaduan ke KPK RI dan Mabes Polri agar mendapatkan atensi penyelidikan lebih lanjut.

“Kami juga akan memonitor hubungan komunikasi aktif antara terpidana NA dan menteri Muhammad Luthfi baik secara langsung maupun melalui perantara,” tutupnya.

Penulis: Luthfi Badiul Oktaviya
Editor: UL

Pos terkait