Mudik Dilarang, Ketua SEMA IAIN Kendari Tawarkan Solusi ke Pemprov

  • Whatsapp
Ketua Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sarman

Kendari, Sultrademo.co- Aturan larangan mudik antar kabupaten/kota dan lintas Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara dinilai konyol dan tak solutif.

Pemprov terkesan kurang cerdas dan krisis ide jika memblokir semua akses jalan mudik. Hal itu dikatakan Sarman, Ketua Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Bacaan Lainnya

Kata dia menguraikan, belum lama ini, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mengatakan, perjalanan antar kabupaten di Sulawesi Tenggara diperbolehkan, sementara, pernyataan itu berbanding terbalik dengan pernyataan pemprov. Patut diduga, lanjut Mahasiswa Semester Akhir Perbankan Syariah ini, jelas antara Pihak Polda dan Gubernur tidak siap menghadapi momentum bahagia bagi umat muslim ini. Hal itu dikuatkan dengan tidak sejalannya kedua institusi tersebut.

“Jika kita mengambil perbandingan pada saat Pilkada kemarin, masyarakat yang berada diluar kabupaten maupun provinsi sangat difasiltasi pulang untuk memilih namun hari ini masyarakat ingin melaksanakan mudik bertemu dengan keluarga lebaran tapi dilarang, pertanyaannya ada apa pemerintah hari ini terlalu kaku,” katanya terheran. Rabu 6 Mei 2021.

Alasan untuk meminimalisir penularan  covid-19 dan mengurangi kerumunan, lanjut dia, tentu sangat tidak adil, karena masyarakat diperbolehkan berkumpul di tempat perbelanjaan seperti mall dan lainnya.

Seharusnya, dalam upaya menanggulangi serta mengurangi penyebaran Covid 19, pemerintah melalui aparat yang ditugaskan boleh menjaga setiap perbatasan dan titik yang ditentukan, tapi dalam rangka menyiapkan fasilitas kesehatan untuk melakukan dan memastikan protokol Covid tetap dipenuhi masyarakat. Semisal, masyarakat dites suhu badannya, dan memakai masker.

“Bila sehat maka dipersilahkan lanjut, jangan belum dites sudah blok jalan, tidak bisa sama sekali lewat, ini kan pembodohan, dan terlalu konyol, lalu apa bedanya pulang kampung memilih saat Pilkada, dan pulang berlebaran,” sindirnya.

Mahasiswa asal Konsel ini menyarankan, Pemprov boleh saja meningkatkan pengawasan khususnya protokol Covid 19 di jalanan, namun harus menyediakan sweb antigen di pintu keluar dan masuk yang harganya ekonomis dan bisa dijangkau masyarakat. Bilamana ada tanda- tanda reaktif dalam pemeriksaan, pemprov baru boleh bertindak tegas.

“Maka dari itu melalui kesempatan ini saya mendesak gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut SK larangan mudik antar kabupaten kota maupun antar wilayah Sultra, mendesak Pemprov¬† agar tidak mempersulit masyarakat Sulawesi Tenggara yang hendak pulang di daerah masing masing. Kemudian segera tutup pusat perbelanjaan yang mengakibatkan adanya keramaian.
Jika apa yang menjadi tuntutan ini tidak segera dipenuhi, maka kami sebagai mahasiswa juga masyarakat Sultra yang merasa dirugikan akan melakualn gerakan untuk menolak aturan tersebut,”kecamnya.

Editor : AK

 

  • Whatsapp

Pos terkait