Oleh : Moksen Idris Sirfefa
Antara jadi atau tidaknya kehadiran Presiden Jokowi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni HMI (KAHMI) XI di Palu pada akhirnya terjawab sudah (sehari sebelum Munas) bahwa yang akan membuka perhelatan lima tahunan KAHMI itu adalah Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Publik berspekulasi bahwa gara-gara Anies hadir di Palu, Presiden Jokowi batal hadir di Palu. Siapapun tak punya kuasa untuk melarang spekulasi seperti itu. Saya berprasangka baik (husn al-dhzân) saja bahwa mungkin Presiden Jokowi punya agenda lain. Lagi pula, seorang yang memiliki kuasa penuh di Indonesia gagal datang ke Palu gara-gara Anies berada disini, memangnya Anies itu siapa? Dia khan warganegara biasa. Dia tidak punya status lagi pasca menjadi gubernur DKI. Anies sudah menjadi rakyat biasa dan presidennya masih tetap Jokowi, ngapain takut? Kira-kira itu pikiran positif saya.
Saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXXI di Surabaya secara daring dari Istana Negara pada 17 Maret 2021 lalu, presiden Joko Widodo (Jokowi)secara berkelakar mengatakan, “Kabinet Indonesia Maju inibanyak sekali dipenuhi kader-kader HMI.” Presiden Jokowibahkan secara langsung mengabsen menteri-menterinya dari kader HMI yang hadir saat itu. “Saya sebutkan Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD, Menko PMK Prof. Muhadjir. Selain dua Menko, presiden Jokowi juga menyebut menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Kepala BKPM (sekarang menteri Investasi merangkap Kepala BKPM) Bahlil Lahadalia.
Bukan saja sekarang, tetapi di periode pertama Kabinet Indonesia Kerja, kader HMI yang menjadi menterinya adalah antara lain Ferry Mursyidan Baldan selaku menteri ATR/Kepala BPN dan Anies Rasyid Baswedan selaku menteri Pendidikan dan Kebudayaan.Sayangnya kedua alumni HMI ini diberhentikan di tengah jalan, padahal di internal Korps Alumni HMI (KAHMI), keduanya adalah figur terbaik. HMI maupun KAHMI tak bisa protes karena pengangkatan dan pemberhentian menteri/kepala lembaga setingkat kementerian merupakan prerogasi presiden. Terlepas dari pencopotan kedua alumni HMI itu, pesan yang tersirat dari pernyataan presiden Jokowi di atas adalah dia sangat berselera bekerjasama dengan keluarga besar HMI membangun Indonesia.
Jabatan politik dan pemerintahan di Indonesia selalu memperhatikan latar belakang seseorang apakah ia pernah terlibat dalam dunia aktivis mahasiswa atau tidak. Masalahsaat kini, mahasiswa sulit bergabung ke dunia organisasi ekstra kampus semisal HMI, karena waktu mereka tersita hampir 24 jam untuk kegiatan akademik. Padahal dalam seleksi jabatan politik, terutama jabatan yang harus melewati proses fit and proper test di DPR, latar belakang mantan aktivis ekstra kampus lebih menjol dibanding mereka yang hanya aktif di senat atau dewan mahasiswa, apalagi sekedar organisasi mahasiswa primordial kedaerahan. Sebab, rata-rata anggota DPR adalah para mantan aktivis organisasi mahasiswa ekstra kampus.Mereka akan cenderung memilih calon pejabat yang memiliki kesamaan pengalaman sebagai aktivis ekstra kampus dibanding aktivis intra kampus.
Meratapi situasi dunia kemahasiswaan yang berorientasi akademik semata, cepat atau lambat jabatan politik di Indonesia akan diduduki oleh mereka yang minus pemahaman politiknya dan karena itu minus pula kepekaanpolitiknya. Situasi ini akan menjadi fenomena baru kebangsaan ke depan. Lucunya, karena realitas politik “mengharuskan” rekam jejak sebagai aktivis, maka di KAHMI dikenal istilah “KAHMI Kawe” atau “KAHMI Honoris Causa”, artinya secara terpaksa seorang tokoh politik harus di-KAHMI-kan atas desakan senior untuk memenuhi persyaratan yang diminta. Jadi di HMI dan KAHMI pun masih berlaku hukum tangan besi, “pasal 1, senior tak pernah salah, pasal 2, jika senior salah kembali ke pasal 1.” Ini menjadi tantangan tersendiri bagi HMI agar terus mereformulasi dan mereaktualisasi pola perkaderannya, sehingga mata air perkaderan HMI tetap mengalir di tengah situasi dunia akademik yang tak seperti dulu lagi.
Kembali ke KAHMI dan Jokowi, entah berapa kali hubungan itu terjadi. Tetapi setidaknya hubungan presiden Jokowi dengan alumni HMI maupun sebaliknya sangat intens. Pertemuan yang fenomenal terjadi pada 3 November 2017 dimana delegasi Majelis Nasional KAHMI dipimpin Profesor Machfud MD bertemu Presiden Jokwi di istana negara menyampaikan usulan nama pendiri HMI, Prof. Drs. Lafran Pane sebagai pahlawan nasional. Tentu saja langkah-langkah pengusulan itu telah dilakukan jauh hari sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Lima hari setelah kedatangan delegasi MN KAHMI ke istana negara, pada 9 November 2017 Presiden Jokowi menganugerahkangelar pahlawan nasional kepada Prof. Drs. Lafran Pane.
Satu minggu setelah pemberian gelar pahlawan nasional tersebut, presiden Jokowi membuka Munas KAHMI X di kota Medan. Dalam kesempatan itu gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi menyampaikan ucapan terima kasih masyarakat Sumatera Utara kepada presiden Jokowi yang telah menganugerahkan pahlawan nasional kepada Prof. Drs. Lafran Pane yang merupakan putera daerah Sumatera Utara. Satu lagi peristiwa paling berkesan adalah kehadiran presiden Jokowi di kediaman pribadi ketua dewan pembian MN KAHMI, Akbar Tanjung di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kehadiran presiden kali ini adalah menghadiri perayaan HUT HMI ke-72, 5 Februari 2019 sekaligus syukuran pemberian gelar pahlawan nasional kepada pendiri HMI dua tahun lalu. Saat itu, Bang Akbar mengalunkan ulos (selendang tenunan khas Sumatera Utara) ke presiden Jokowi sebagai ucapan terima kasih keluarga besar HMI kepada presiden Indonesia kedelapan ini.
KAHMI Pasca Jokowi
Kisah “kemesraan” di atas adalah potret internal hubungan KAHMI-Jokowi. Lalu bagaimana dengan hubungan umat Islam-Jokowi? Apakah Jokowi sudah berubah? Apakah kedekatannya dengan KAHMI adalah representasi hubungan familiar dengan umat Islam? Kiranya memori kolektif bangsa harus ditarik jauh ke belakang. Bahwa kedekatannya dengan KAHMI belum seratus persen mendatangkan harapan bahwa dia diterima sepenuhnya oleh umat Islam Indonesia, tetapi paling tidak, Jokowi telah mengambil hati bagian paling penting di dalam tubuh umat Islam, yakni KAHMI.
Presiden Jokowi adalah kiblat Indonesia, dimana semua perhatian dan konsentrasi perjalanan bangsa Indonesia terpusat padanya. Hanya saja ia tidak steril dari kekuatan-kekuatan politik anti-Islam. Ibarat Ka’bah di zaman jahiliyah, dindingnya penuh dengan berhala kaum pagan. Begitu Islam hadir, semua berhala itu disingkirkan dan Ka’bah menjadi rumah ibadah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengandaian ini belum terjadi pada Jokowi. Meskipun ia telah berusaha mencitrakan Islam,misalnya menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, mengundang para ulama baik dari NU, Muhammadiyah dan MUI berdoa saat pernikahan anak gadisnya, merenovasi masjid Istiqlal tampil lebih menawan dan mendorong lembaga-lembaga ekonomi umat seperti Badan Amil Zakat Infak Sedeqah (BAZIS), MasyarakatEkonomi Syariah (MES) dan ormas-ormas Islam untuk berperan aktif membangkitkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, hal itu belum cukup membawanya pada citra Islam yang sesungguhnya.Kalangan umat Islam yang bersimpati dengan gerakan 212 justru menganggap Jokowi masih berpihak pada kelompok-kelompok anti-Islam. Sejumlah peristiwa terkait Habib Rizieq Syihab (HRS), di Pejompongan, di Megamendung, kematian tragis 6 syuhada FPI pengawal HRS di km. 50 tol Jakarta-Cikampek, pemenjaraan HRS, pemanggilan dan penahanan sejumlah ulama oleh pihak kepolisian adalah sekian masalah serius yang “menodai” kepemimpinan Presiden Jokowi.
Satu-satunya cara adalah presiden Jokowi harus melepas berhala-berhala yang menempel di tubuhnya. Proses “pengislaman” ini untuk mengembalikan aura seorang Jokowi yang dikenal santun, pro-rakyat dan pro umat Islam. Saya tadinya berharap pasca kehadirannya di Muktamar Muhammadiyah di Solo, Pak Jokowi bisa hadir di Munas KAHMI di Solo, sehingga citra-citra negatif yang menempel di tubuhnya hilang. Semestinya di akhir periode keduanya ini Jokowi hadir di Palu dan menyampaikan terima kasih kepada KAHMI yang telah menjadi mitra terbaik selama dua periode presidensinya.
Politik akomodasionisme Islam yang mesti dijalankan Presiden Jokowi di akhir periode keduanya ini adalah merumuskan pendekatan baru Islam (new Islam policy) untuk mendamaikan dirinya dengan umat Islam dalam makna luas. Kedekatannya dengan KAHMI adalah salah satu pintu masuk.
Sebab, KAHMI adalah bagian komunitas Muslim terpelajar yang menghimpun semua kekuatan umat Islam di dalamnya. Sebagai kawah candradimuka kelas menengah muslim di Indonesia, anggota KAHMI memiliki kemampuan dalam beragam profesi. Potensi KAHMI ini pun sebenarnya sudah diakui oleh Jokowi sendiri, sehingga ia merekrut begitu banyak alumni HMI di dalam dua periode pemerintahannya. Namun cara itu dirasakan belum cukup memadai, karena keterlibatan alumni HMI di kabinet Jokowi adalah karena pertimbangan profesionalisme semata bukan pertimbangan ideologis. Ke depan, diperkukan deliberasi ideologis untuk menempatkan alumni HMI di kementerian/lembaga yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial ril umat Islam, misalnya kementerian agama dan kementerian pendidikan. Dua kementerian ini semestinya dipegang oleh alumni HMI yang ideologinya jelas-jelas inklusif non-sektarian.
Pertimbangan pragmatis untuk mengembalikan citra pro-Islam (new Islam policy) seperti di era Orde Baru masapresiden Soeharto menjadi pilihan yang mungkin bagi presiden Jokowi. Misalnya ia membebaskan semua ulama yang ditahan, menghilangkan arogansi aparat penegak hukum dan keamanan di mata umat Islam dan membangun kebersamaan dan persaudaraan kebangsaan antara ulama dan umara. Sebab, selaku bangsa mayoritas Muslim, ingatan kolektif bangsa Indonesia akan selalu mengikuti ingatan kolektif umat Islam. Meskipun secara politik, kekuatan politik nasionalis sekuler masih merajai panggung politik Indonesia, tetapi secara sosiologis, kekuatan nasionalis Islam akan terus menjadi pertimbangan strategis bagi pencapaian cita-cita politik nasional. Mengakomodasi kekuatan politik nasionalis Islam di dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan keniscayaan. Sementara berusaha menjadi “pemimpin yang baik” di mata umat Islam hanya bisa terjadi jika mengakomodasi preferensi umat Islam. Hanya dengan politik akomodasi Islam, presiden Jokowi dapat menyelesaikan tugasnya dengan husnul khotimah.
Fatwa JK
HMI dan KAHMI telah teruji dalam sejarah sebagai kelas menengah Muslim Indonesia yang terdoktrinasi bahwa mereka adalah kader umat dan kader bangsa. Antara keislaman dan keindonesiaan adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, setiap pergantian kepemimpinan politik di Indonesia, keterlibatan alumni HMI di dalam pemerintahan adalah taken for granted, siapa pun pemimpin nasionalnya. Tetapi yang menarik dari penyataan M. Jusuf Kalla pada acara gala dinner di hotel Best Western Palu semalam (24/11/2022) menyebutkan bahwa alumni HMI (anggota KAHMI) yang memiliki karir politik paling tinggi adalah dirinya karena dua kali menjabat wakil presiden. Tetapi dia mengharapkan ada alumni HMI yang lebih tinggi lagi karir dan jabatan politiknya di tahun 2024 mendatang. Tentu pernyataan ini memiliki bobot “fatwa” (selaku ketua majelis etik MN KAHMI) agar keluarga besar HMI/KAHMI memilih Anies Rasyid Baswedan di Pilpres 2024.
* Ketua Bidang Agama dan Ideologi Majelis Nasional Kahmi 2017-2022.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
