Opini: Urgensi Block Seat Keterwakilan Perempuan di Penyelenggara Pemilu

Sitti Rakhman Anggota Bawaslu DKI Jakarta

Oleh : Sitti Rakhman, SP.,MM

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Bacaan Lainnya

Keterwakilan perempuan di Penyelenggara Pemilu, secara eksplisit diatur sejak Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, kemudian di revisi menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2011, dan pada Pemilu 2019 diatur dalam Undang-undang Nomor Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di semua tingkatan Penyelenggara Pemilu ada klausul dalam UU yang mengatur “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”.

Menurut Puskapol UI presentase jumlah Keterwakilan perempuan penyelenggara Pemilu pada Periode 2017-2022 tingkat Nasional (KPU RI sebanyak 14,3%; Bawaslu RI sebanyak 20%), tingkat provinsi (KPU Provinsi sebanyak,1%; Bawaslu Provinsi sebanyak 20,2%) dan tingkat Kab./Kota (KPU Kab./Kota sebanyak 17,3%; Bawaslu Kab/Kota sebanyak 16,5%). Dari data ini pada semua level penyelenggara pemilu, terlihat bahwa belum terpenuhinya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, bahkan ini sudah terjadi sejak pemberlakuan UU No. 22 tahun 2007.

Jaminan Hukum Partisipasi Politik Perempuan secara Nasional melalui UU Pemilu No.7 tahun 2017 “Mewajibkan 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif (caleg); memperhatikan keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu. Secara Internasional melalui Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (UU No.68/1958) “Perempuan berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu”; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW (UU No.7/1984) “Menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.” UU Partai Politik No. 2 tahun 2011 “Mewajibkan 30% keterwakilan perempuan sebagai pendiri, pengurus dan anggota partai politik”.

Afirmasi dan Kualitas
Menurut KBBI.web, Afirmasi berarti penetapan yang positif; penegasan; peneguhan; pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh (di bawah ancaman hukum) oleh orang yang menolak melakukan sumpah; pengakuan; sedangkan kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu; derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya); mutu.

Sejatinya afirmasi perempuan dan kualitas tidak harus dipertentangkan, tetapi faktanya kata “memperhatikan” dalam undang-undang, lahir dari semangat pertentangan tersebut, kehadiran perempuan dalam peran publik, seringkali dipertanyakan sejauh mana kualitas dan kompetensi perempuan, hal ini sebaliknya pertentangan ini tidak terjadi ketika laki-laki akan mengisi ruang sektor publik, dianggap sudah mapan dalam hal kualitas dan kompetensi.

Kesempatan, berkorelasi dan sangat siginifikan berpengaruh terhadp bangunan kualitas, bagaimanapun orang belajar dari kesempatan yang diberikan walau dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat, dibandingkan jika tidak ada kesempatan untuk berbuat dan belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Sehingga sangat wajar jika seseorang yang memiliki kompetensi dan kualitas yang tinggi karena keseringannya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi dirinya, wajar jika di dunia maskulin, masih terseok-seoknya kualitas perempuan karena kesempatan yang tidak memihak.

Afirmasi perempuan dalam pencalonan legislatif, terus melalui proses perbaikan yang signifikan, ada keharusan bagi peserta pemilu untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam hal pencalonan meskipun tingkat keterpilihannya, juga masih rendah, data Puskapol UI tingkat keterpilihan perempuan di DPR tahun 2004 sebanyak 11,8%, tahun 2009 sebanyak 18%, tahun 2014 turun menjadi 17% dan tahun 2019 naik menjadi 20%, yang tidak signifikan dengan jumlah perempuan yang memiliki hak pilih tahun 2004 sebanyak 50%, tahun 2009 sebanyak 49%, tahun 2014 sebanyak 51%, dan tahun 2019 sebanyak 51%.

Memperhatikan Keterwakilan Perempuan
Klausul “memperhatikan” keterwakilan perempuan, pada keterpenuhan jumlah penyelenggara pemilu, di setiap tingkatan dalam undang-undang, merupakan harapan bagi para perempuan untuk andil dan berperan penting, dalam memberi warna demokrasi yang lebih elok dan bermartabat. Tetapi pada kenyataanya kata “memperhatikan” menjadikan seperti harapan sedikit palsu bagi perempuan, karena sampai saat ini belum tercapainya keterwakilan perempuan 30% di Penyelenggara Pemilu.

Memperhatikan dalam prakteknya dimaknai sebagai sesuatu yang tidak wajib, boleh ada dan juga boleh tidak ada, belum ada kewajiban bagi tim seleksi untuk menunda atau memperpanjang pendaftaran calon, jika ternyata calon pendaftar belum memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada saat rekrutmen dan seleksi, karena memang hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU. Bagi tim seleksi yang memiliki keberpihakan dan sensitivitas gender yang tinggi, kata “memperhatikan” justru menjadikan factor penting dan penentu dalam menentukan pilihannya.

Keberpihakan dan sensitivitas gender bukan hanya domain perempuan, tetapi secara selaras harus terbangun disemua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, dalam prakteknya komitmen yang kuat dibutuhkan oleh para tim seleksi untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di penyelenggara
Tentu ini menjadi tantangan besar bagi perempuan untuk berkiprah menjadi Penyelenggara Pemilu, karena bursa seleksi & rekrutmen, penentuannya seperti pasar bebas dan sangat tergantung pada keberpihakan dan sensitvitas gender yang dimiliki para penentu keberadaan penyelenggara tersebut.

Urgensi “block Seat” keterwakilan perempuan di Penyelenggara
Sejak Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (UU No.68/1958), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW (UU No.7/1984) dan UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, perempuan dan laki-laki memmpunyai hak yang sama, harus dibuka selebar-lebarnya bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik.
Penduduk dan/atau pemilih di Indonesia 50% terdiri dari perempuan, secara starategis peran perempuan sangat dibutuhkan, isu kebijakan, perkembangan pembangunan dunia, perempuan menjadi agen sosisalisai, agen perubahan, agen pembangunan disegala bidang termasuk politik, jika perempuan tidak mengambil bagian dari gerakan pembangunan bangsa, solusi yang ditawarkan akan beberbeda persepektif dalam mengambail kebijakan, seharusnya tidak ada halangan bagi perempuan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan demokrasi yang lebih baik dan substansial.

Demokrasi, itu berbicara angka, dimana kedaulatan rakyat direperesentasikan dalam keterwakilan yang bisa terwujud melalui banyaknya angka, suara perempuan setara dengan suara laki-laki dan dalam angka suara perempuan juga merupakan suara mayoritas, sehingga perempuan mempunyai hak yang setara dalam demokrasi untuk menyuarakan isu-isu yang berpihak pada kepentingan perempuan.

Menurut Prof Nurlia, maskulinitas yang terjadi dalam pemilu jika kehadiran perempuan diabaikan, ada perbedaan teknik gaya negosiasi perempuan dan laki-laki, pengambilan keputusan perempuan lebih win-win solution, perempuan cenderung mempertimbangkan banyak hal, ada hati dalam menyelesaikan masalah, ada strong leadership perempuan, otak perempuan dan laki-laki sangat berbeda, menggambarkan otak laki-laki memang terkotak-kotak, perempuan otak kiri dan otak kanan bisa berjalan bersama-sama dalam hal mengambil kebijakan, perempuan tidak melihat satu masalah terkota-kotak, bisa melakukan beyond, bertindak merawat, menghubungkan, selalu ada ide baru, penuh komitmen, satisfaction terjadi, emosionalnya terjaga.

Terkait isu kalau kita mengabaikan perempuan dalam membangun peradaban dan demokrasi, kemiskinan terjadi, ketimpangan edukasi, ketidaksetaraaan, empowerment tidak terjadi, hal ini adalah alasan mendasar mengapa perempuan harus terjun ke dunia publik, perempuan harus hadir untuk memutuskan nasibnya sendiri dengan sentuhan yang berbeda. Kalau kita mengabaikan keterwakilan perempuan, komitmen kita terhadap perempuan dipertanyakan, pemilih dengan dominasi warna maskulinitas semakin besar, ego yang tinggi, take everything bukan win-win solution, mendorong partispasi yang kurang, menurunnya akomodasi.

Dalam hal keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu, menimbulkan efek domino, unsur keadilan, akses yang setara, pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki, akan mempengaruhi partispasi politik perempuan, perempuan bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyampaikan kepada masyakat, tahu kapan waktu yang tepat bisa mengajak masyakarat untuk memahami bagaimana proses pemilu/pemilihan, bagaimana mereka datang ke TPS. Kalau lebih banyak perempuan yang terlibat dimulai dengan Penyelenggara Pemilu, maka perempuan pemilih datang ke TPS untuk menentukan pilihannya dengan cara cerdas memilih berdasarkan latar belakang, visi misi dan program peserta pemilu/pasangan calon, bukan berdasarkan politik uang/hoaks/kampanye hitam, hal ini juga akan berimbas pada kebijakan sensitive gender dan kepentingan perempuan serta konflik secara alami bisa terselesaikan.

Betapa pentingnya perempuan dalam memberikan peran strategis demokrasi dan kehidupan politik berbangsa dan bernegara, dan pada kenyataanya belum tercapainya keterwakilan perempuan minimal 30% di Penyelenggara Pemilu sampai dengan sekarang ini, sehingga kedepannya perlu mendorong tim seleksi dan penyelenggara pemilu yang memiliki keberpihakan dan sensitivitas gender agar perempuan dapat menduduki dan juga menyuarakan aspirasinya dalam isu-isu dan keberpihakan pada kepentingan perempuan.

Tantangan kesempatan, kualitas dan kompetensi perempuan di Penyelenggara Pemilu perlu dijawab dengan kebijakan pelatihan, pembelajaran, program peningkatan kompetensi, pengawalan seleksi & rekrutmen penyelenggara pemilu dan revisi regulasi, perempuan semakin ingin mewakili suara perempuan, bukan saja perempuan mengambil jabatan, tetapi memberikan perhatian pada isu-isu perempuan, bukan hanya perempuan harus peduli pada kepentingan perempuan tetapi bisa berkolaborasi, berjejaring dengan semua pihak, untuk memiliki keberpihakan pada kepentingan perempuan.

Kedepannya perlunya klausul dalam UU untuk mengatur proses seleksi dan rekruitmen penyelenggara pemilu seperti halnya afirmasi dalam pencalonan legislatif, yang lebih bersifat mengikat dan berkonotasi “wajib” bagi para penentu nasib penyelenggara, serta bisa bermakna “block seat” keterwakilan perempuan 30% di penyelenggara pemilu, sehingga kata “memperhatikan” tidak lagi menjadi momok pemberi harapan palsu bagi para perempuan calon Penyelenggara Pemilu.

 

 

Pos terkait