PB HMI Beberkan Temuan Terkait Illegal Mining yang Dilakukan Oleh PT Tiran Mineral

Ketgam : Foto Udara PT Tiran Mineral yang diduga melakukan pencurian ore nikel

Kendari, Sultrademo.co – Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba
Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammad Ikram Pelesa membeberkan temuan terkait aktivitas illegal mining yang dilakukan oleh PT Tiran Mineral.

Ikram mengatakan kepemilikan lahan PT Tiran Mineral yang merupakan lahan eks PT Celebes Pasifik Mineral yang beraktivitas di Desa Waturamba, Kecamatan Lasolo Kepulauan, kabupaten Konawe Utara (Konut) tersebut tidak melalui proses lelang.

Bacaan Lainnya

“Tiran ini dalam proses penguasaan wilayahnya, ini kan dalam status quo, mestinya ketika IUP ini mati maka mesti dikembalikan ke negara. Ketika dikembalikan ke negara, upaya pemilikan lahan tersebut harus dilakukan melalui proses lelang, proses lelang ini yang kita tidak tau dan belum menemukan jawabannya hingga saat ini,” beber ikram kepada awak media, pada Rabu (20/10/2021).

Selain itu, berdasarkan rujukan Undang-Undang (UU) bahwa lahan yang dibangun pabrik smelter tidak boleh mengandung cadangan mineral. Sedangkan pada lahan smelter PT Tiran Mineral diduga kuat memiliki kandungan mineral, yang mana telah dilakukan sekitar 200 kali pengapalan.

Menurutnya, jika dilakukan dalam rangka Land Clearing atau pembersihan lahan, pengapalan tersebut memiliki batas wajar dan tak serutin yang dilakukan oleh PT Tiran Mineral.

“Kalau sekali dua kali pengapalan itu tidak apa, namanya juga bersih-bersih. Tapi menurut saya itu sekarang sudah sekitar 100 hingga 200 kapal yang sudah selesai. Karena dalam kondisi dilapangan 1 jetty itu ada lima kapal tongkang yang bertengger disitu. Kan ada dua jetty mereka,” paparnya.

Sedangkan terkait dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Tiran Mineral, menurut Ikram hal tersebut patut dipertanyakan. Pasalnya, pihak PT Tiran masih enggan mempublikasi dokumen perizinannya. Selain itu, dalam situs MODI (Minerale One Data Indonesia) milik kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak ditemukan dokumen perizinan milik PT Tiran Mineral.

“Kita patut mempertanyakan Tiran memiliki dokumen apa dalam proses penjualan. Sepengetahuan saya dalam data MODI (Mineral One Data Indonesia) yang namanya PT Tiran Indonesia itu di Langgikima, kalau PT Tiran Mineral saya belum lihat,” umbarnya.

Lanjutnya, pasca beralihnya kewenangan perizinan tambang di pusat, daerah tidak memiliki hak lagi. Sehingga banyak hal yang perlu dipastikan oleh masyarakat, terutama terkait kepastian investor dalam menjalankan investasi.

Ia menegaskan, jika PT Tiran Mineral benar-benar serius dalam melakukan aktivitas investasi maka yang terlebih dahulu diselesaikan adalah terkait sarana dan prasarananya, bukan malah fokus menggarap potensi mineral yang ada dibawah lokasi smelter.

“Saya sebenarnya bukan dalam rangka menghalang-halangi proses investasi smelter ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa hadirnya investasi ini punya dampak positif. Pertama serapan tenaga kerjanya pasti besar, income pendapatan daerah atau negara pasti besar, siklus perputaran ekonominya pasti besar. Hanya proses proses ini yang hargai dan dilengkapi oleh mereka,” tegasnya.

Ia berharap, pihak pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus hadir dalam menangani polemik PT Tiran Mineral.

“Sehingga bisa diluruskan, bisa diperbaiki, kalau memang niatnya untuk pembangunan dan investasi smelter saya kira ini kita harus sambut baik-baik. Tapi kalau misalkan hanya untuk menggarap potensi cadangan mineral itu sendiri tanpa menindaklanjuti apa yang seharusnya dilakukan, maka ini terkesan keliru dan mengerjain masyarakat sert pemerintah,” tutupnya

Penulis: Luthfi Badiul Oktaviya
Editor: UL

Pos terkait