Muna Barat, Sultrademo.co – Pejabat Bupati Bahri menghadiri acara penyampaian laporan keuangan TA 2022 Dari pemerintah daerah kepada Badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara. Jumat, (17/03/2022)
Dalam kegiatan ini Bahri di dampingi Sekda Husein Taali dan Kepala BPKD Mubar. Selain itu juga hadir kepala daerah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan (BPKP) Sultra.
Penyerahan atau penyampaian laporan keuangan itu berlangsung di aula kantor BPK perwakilan Sultra.
Sebanyak 10 kepala daerah telah menyerahkan LKPD dan melakukan penandatangan berita acara kepada Kepala BPKP Sultra
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKP Sultra, Dedek Nandemar menyampaikan bahwa penyerahan laporan keuangan itu merupakan mandat institusi.
“Konstitusi itu berdasarkan undang – undang BPK mengharuskan melaporkan keuangan negara kemudian setelah itu harus diperiksa,” kata Dedek Ndemar dalam sambutannya.
Sebelumnya, tim BPK sudah melakukan bemeriksaan di tiap daerah yang ada di Sultra, termaksud Mubar. Dalam pemeriksaan menurunkan tim pemeriksa dari BPK, pihaknya menginginkan apa yang menjadi temuan atau permasalahan yang ada agar ditindak lanjuti karena pihak BPK selalu akan memudahkan selagi itu bisa diperbaiki sesui dengan undang – undang yang ada.
“Apa – apa saja yang disampaikan oleh tim pemeriksa tersebut secepatanya akan memudahkan ketika kami memberikan opini. Saya menginginkan sebetulnya janganlah ada masalah selagi kita masih diskusikan dan ada keinginan perbaikan, kenapa tidak,” terangnya.
menurutnya sekarang BPK selalu bergerak aktif dan memberikan solusi.
“Kita bagian dari itu, kalau menyalahkan tidak,” tegasnya
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan agar kedepanya lembaga yang dinakhodai ini akan terus membimbing pemerintah daerah agar mempertahankan pengelolaan keuangan negara lebih baik lagi.
Selain itu, pihaknya juga menginginkan agar Pemda bisa berkomunikasi dengan baik agar kedepan tidak ada lagi permasalahan kedepan yang muncul.
“Keberhasilan kita itu bukan dari banyak temuan, tetapi bagaimana temuan itu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Kalau temuan tidak ditindak lanjuti berarti ada permasalahan atau tidak konek antara pemerintah dengan pemeriksa,” ungkapnya
Lebih lanjut dirinya mengatakan, melihat data yang ada di BPK perwakilan Sultra, dari 17 kabupaten/kota yang ada, masih ada nilai yang belum maksimal untuk pengelolaan keuangan. Dirinya menyebut masih ada 70 persen daerah setelah melihat daftar yang ada.
“Tindak lanjut di Sulawesi Tenggara ini masih ada yang 70 persen. Ini ada daftar di saya. Yang bagus ini didaftar saya hanya ada dua yaitu kota Kendari dan Muna Barat. Ini bagus,” cetusnya.
Laporan : Tamzil
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
