Pembagian BLT Tidak Tepat Sasaran Bisa Memicu Konflik Sosial

  • Whatsapp

Kolaka, sultrademo.co (27/04/20) – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus tepat sasaran khususnya kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona (covid-19).

Terkait hal tersebut, Ruslan, Ketua umum HMI Cabang Kolaka mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka memverifikasi data warga penerima BLT agar tepat sasaran.

Bacaan Lainnya

“Banyak masyarakat yang mengeluh terkait tidak tepat sasarannya BLT, sehingga dapat memicu konflik sosial ” ujar Ruslan, Senin (27/4/2020)

Menurutnya, persoalan pembagian BLT kepada warga merupakan masalah sensitif sehingga perlu memperhatikan masyarakat yang benar-benar kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.

Sesuai alokasi anggaran dari Pemkab Kolaka, menurut Ruslan, kalau dialokasikan secara tepat itu sudah cukup membantu beban masyarakat, meski belum secara keseluruhan.

Ruslan minta Pemkab Kolaka untuk lebih transparan dalam menghadapi persoalan pandemi covid-19.

“Menghadapi pandemi covid-19 bisa dihadapi dengan kerjasama dan semua pihak,” ujarnya.

Ruslan juga Ketua mengimbau kepada mahasiswa Islam dan masyarakat pada umumnya, untuk mematuhi imbauan pemerintah dan fatwa Ulama agar beribadah, belajar, dan bekerja di rumah saja.

“Ini penting dilaksanakan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran pandemi Virus Covid-19,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia (PPM) Bappeda, Kabupaten Kolaka, Indra Harahap mengatakan, jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima BLT penanggulangan Covid-19 hanya 17,268 KK terdiri dari BLT dana desa 9,939 KK dan 7,329 KK bantuan dari Pemprov Sultra

Dia menjelaskan, jika jumlah dana desa yang diterima di bawah Rp.800 Juta, maka BLT penanggulangan Covid 25 persen. Sedangkan yang DD-nya Rp 800 Juta hingga Rp1.2 Miliar dana BLT yang disalurkan 30 persen. Sementara penerima dana desa di atas Rp1.2 Miliar nilai BLT yang dikeluarkan, 35 persen.

Pos terkait