Pemda Konut bersama DPR RI Sosialisasi UU Cipta Kerja

  • Whatsapp

Reporter: Supriyadin Tungga

Kendari,Sultrademo.Co- Pemerintah Daerah Konawe Utara (Konut)Provinsi  Sulawesi Tenggara bersama Anggota DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Ballroom Swissbell Hotel Kendari, Sabtu 12/6/2021.

Bacaan Lainnya

DPR RI diwakili oleh Ketua Komisi II, Dr H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., MT. Sosialisasi diawali oleh sambutan  Bupati Konawe Utara, Ruksamin yang sekaligus memoderatori pelaksanaan sosialisasi.

Pada awal sosialisasi bupati mempresentasekan keadaan geografis, pelaksanaan pemerintahan serta keadaan birokrasi hingga permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi juga perencanaan Konawe Utara menghadapi pembangunan kawasan industri yang masuk dalam program kerja nasional.

Sementara itu, Ketua Komisi II menjelaskan, Undang-undang Cipta Kerja disusun menggunakan metode omnibuslaw, isu penting yang terdapat didalamnya adalah mempermudah masalah-masalah perizinan usaha, investasi, meningkatkan jumlah tenaga kerja, membangun kawasan ekonomi, penyediaan lahan usaha, serta administrasi pemerintahan.

“Akan tetapi implementasinya tidak mudah karena secara politik undang-undang ini lahir dalam masa perpolitikan yang dinamis, menjadi hal yang sangat baru sehingga mengalami kontraksi. Kunci keberhasilannya adalah koordinasi. Kalau jarak/gap pusat dan daerah terlalu jauh sehingga mengakibtkan iklim izin usaha yang rumit, Ini dipermudah oleh Undang-undang Cipta Kerja,” tegasnya.

Komisi II DPR RI, lanjut dia memiliki 16 mitra, terdiri dari 4 kementerian, yakni Mendagri, Mensesneg, Mentri PTN dan ATR dan Kemenpan RB. Serta Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, KPU, Bawaslu, BKN, LAN, Ombudsman, KASN, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, hingga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Pengelolaan administrasi pemerintah soal kebijakan pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi. Kami sedang menyusun revisi undang-undang ASN. Masalah ASN yang krusial adalah masalah tenaga honorer. Akibat tidak sinkron dengan kebijakan pusat dengan rekruitmen tenaga perbantuan di pemda kemudian di Undang-undang tidak diatur,” tambahnya.

Berikutnya, berkaitan dengan lahan, masalah perizinan dan investasi outputnya adalah lahan. Masalah lahan pada pertanahan kekusutannya luar biasa. Sehingga pihaknya membuat panja pemberatasan mafia pertanahan, kedua, panja tentang evaluasi pengukuran HGU dan HBL.

“Banyak izin kebun dan tambang modus nya macam-macam, ada kelompok atau perusahaaan mengurus izin setelah di urus pemanfaatannya jadi bias. Sehingga optimalisasi secara ekonomi untuk kepentingan negara tidak terjadi akan tetapi menjadi kepentingan individu dan kelompok yang bermain dengan tambang. Ketiga adalah panja tata ruang,”jelasnya.

Hal yang menarik dalam kegiatan sosialisasi itu yakni ada salah satu warga Routa, Konawe yang sengaja datang untuk menyampaikan keinginan mereka menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Konawe Utara. Sebab, secara geografis Routa memiliki akses yang sangat jauh untuk mencapai pusat pemerintahan Kabupaten Konawe, serta memiliki fasilitas infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan, jika dibandingkan ke Konawe berdasarkan pernyataannya, memakan waktu hingga 2 hari dan biaya yang tidak sedikit sedangkan jika ke Konawe Utara hanya memerlukan waktu sekitar kurang lebih 6 jam.

Menjawab pernyataan itu, Ketua Komisi II DPR RI mengatakan pihaknya sudah mendengar banyak sengketa perbatasan. Ini sudah menjadi isu sidang yang dibahas tentang batas Konut-Konawe sampai batas Sultra dan Sulteng dan Sulsel,.

Mengenai pemindahan administrasi, lanjut dia, tidak gampang prosesnya.

”Akan kami pelajari dulu, tentu akan merujuk pada asas kemudahan pelayanan masyarakat dan manfaat yang baik. Saya berpesan kepada Bupati, supaya pertahankan terus dan semua prestasi di tingkatkan lagi, Insya Allah tanpa pak Bupati lobi ke Jakarta pasti anggaran daerah Kabupaten Konawe Utara akan meningkat. Dan mengenai pembangunan kawasan, karena saya sudah datang mau tidak mau harus saya bantu mengurus administrasi dan berkoordinasi di pusat sesuai kewenangan kami. Ada Berlian di Konawe Utara yang harus dibuka supaya sinarnya bisa menyinari dunia,” tutupnya.

  • Whatsapp

Pos terkait