Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari terus memantapkan arah pembangunan jangka pendek melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (2/4/2026).
Forum strategis ini mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas, ASN yang Profesional dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.” Tema tersebut menjadi penegasan komitmen Pemkot Kendari dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, hingga para pemangku kepentingan, termasuk Ketua TP-PKK dan Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari. Tercatat sekitar 200 peserta hadir dalam forum tersebut.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan partisipatif.
“Musrenbang adalah upaya bersama untuk menyatukan pandangan, merumuskan prioritas pembangunan, serta memastikan kebijakan dan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kendari,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah interaktif untuk menghimpun aspirasi, gagasan, serta masukan dari berbagai sektor guna menghasilkan perencanaan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dorong Perencanaan Lebih Responsif dan Tepat Sasaran
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyoroti perlunya perubahan pendekatan dalam pelaksanaan Musrenbang. Ia menilai, perencanaan pembangunan harus berbasis pada kondisi riil di lapangan, bukan sekadar formalitas tahunan.
Salah satu contoh yang disoroti adalah persoalan banjir yang masih terjadi secara berulang di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Hal ini dinilai sebagai indikasi belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kita harus lebih jeli dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar perencanaan yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor, mulai dari infrastruktur, pariwisata, pertanian, hingga pengembangan UMKM, agar program yang dihasilkan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, Wali Kota turut menyampaikan sejumlah capaian makro pembangunan Kota Kendari yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat telah melampaui rata-rata nasional, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,16 persen.
Selain itu, angka kemiskinan dan ketimpangan juga mengalami penurunan. Namun demikian, peningkatan tingkat pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.
“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan. Jika fondasi perencanaan kuat, maka hasil pembangunan juga akan optimal,” tambahnya.
Perkuat Kolaborasi dan Pendekatan Bottom-Up
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk memperkuat inovasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan bottom-up, yakni mengakomodasi usulan masyarakat dari berbagai tingkatan, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota dan nasional.
“Prioritas pembangunan diarahkan pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, guna mewujudkan kemandirian Kota Kendari yang berdaya saing,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saiful mengungkapkan bahwa rangkaian Musrenbang telah dimulai sejak Januari 2026 melalui Musrenbang tingkat RT/RW dan kelurahan. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang kecamatan pada Februari, serta forum perangkat daerah pada Maret, hingga puncaknya pada Musrenbang tingkat kota.
Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, Pemerintah Kota Kendari berharap mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh stakeholder, Kendari diharapkan tidak hanya mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kota yang maju, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Adv)






