Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk mempercepat pendataan lahan dan aset daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional Koperasi Merah Putih (KMP). Komitmen ini disampaikan Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pendataan Lahan yang digelar secara daring, Jumat (31/10/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tersebut menekankan pentingnya percepatan pendataan lahan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KMP di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti masih rendahnya capaian pendataan aset di daerah. Dari 75.266 desa di Indonesia, baru sekitar 7 persen atau 5.339 desa yang melakukan pendataan lahan. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota baru 15 daerah dan di tingkat provinsi baru tiga dari 38 provinsi yang aktif.
“Perlu ada upaya agresif dari pemerintah daerah. Program ini harus menjadi prioritas. Kita akan dorong bersama jajaran TNI agar pendataan bisa selesai lebih cepat,” tegas Tito.
Program KMP memiliki dasar hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, dan pelaksanaannya dikawal oleh Satuan Tugas Nasional yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan TNI. Lokasi yang dipilih untuk pusat kegiatan KMP wajib memenuhi empat kriteria: status hukum yang jelas, luas minimal 1.000 meter persegi, aksesibilitas tinggi, serta aman dari potensi bencana.
Sekretaris Menko Bidang Pangan, Kasan, mengungkapkan bahwa setelah tahap pendataan selesai, pembangunan fisik akan dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan target 20.000 unit KMP rampung pada November 2025.
Sementara itu, Sesmen Koperasi Ahmad Zabadi menambahkan, Koperasi Merah Putih merupakan model koperasi inklusif di mana seluruh warga desa menjadi pemilik dan penerima manfaat. Total pembiayaan program ini mencapai Rp 210 triliun, bersumber dari Himbara dan BSI.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp 1 triliun bagi daerah dengan progres terbaik—dua provinsi, tiga kota, dan lima kabupaten—pada tahun mendatang.
Melalui Rakor ini, Pemkot Kendari menyatakan dukungannya terhadap percepatan pendataan lahan dan penguatan koperasi di tingkat kelurahan, sejalan dengan visi daerah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
