Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara daring bersama seluruh provinsi di Indonesia.
Rapat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang.
Dalam rapat tersebut, Tomsi Tohir menyoroti beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan di berbagai daerah pada minggu keempat Agustus 2024.
“Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit di 258 kabupaten/kota, minyak goreng di 158 kabupaten/kota, dan cabai merah di 131 kabupaten/kota,” ungkap Tohir.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan Champion cabai rawit untuk mencegah daerah-daerah menjadi langganan kenaikan harga komoditas tersebut.
Selain itu, rapat tersebut juga membahas realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa beberapa provinsi menunjukkan persentase realisasi pendapatan yang belum memadai.
“Provinsi Maluku Utara hanya mencapai realisasi pendapatan sebesar 54,82%, sementara Papua 35,77%, dan Sulawesi Tenggara berada di angka 43,55%, yang masih di bawah rata-rata nasional,” ujarnya.
Realisasi belanja daerah juga menjadi perhatian utama. Sulawesi Tenggara hanya mencapai 39,03% untuk belanja APBD Tahun Anggaran 2024, yang berdampak negatif terhadap perputaran ekonomi di daerah.
Tomsi menegaskan bahwa rendahnya realisasi belanja ini mengakibatkan lemahnya perputaran ekonomi karena kurangnya aliran dana dari pemerintah.
“Realisasi belanja yang rendah sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi daerah, terutama di wilayah yang bergantung pada anggaran pemerintah,” tambahnya.
Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja yang paling rendah di Indonesia. Tercatat, realisasi pendapatan kabupaten tersebut hanya mencapai 28,01%, sementara realisasi belanja berada di angka 18,80%.
Tohir juga mengingatkan pemerintah daerah yang belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI dan Polri, khususnya beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara. Mengingat tahapan pendaftaran Pilkada yang akan segera dimulai, koordinasi dengan pihak terkait sangat diperlukan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa sejumlah kabupaten/kota menunjukkan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu keempat Agustus 2024, meskipun beberapa komoditas seperti cabai rawit, beras, dan minyak goreng masih mengalami kenaikan harga.
Kemendagri berharap pemerintah daerah dapat segera meningkatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah demi menjaga stabilitas ekonomi di masing-masing wilayah.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
