Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Hal ini terlihat dari fokus pada perbaikan sejumlah aspek dalam penerapan Analisis Standar Belanja (ASB).
Dalam Rapat Koordinasi ASB Provinsi Sultra Tahun 2025 yang digelar di Kendari pada Selasa (19/11/2024), Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, yang mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan OPD atas dedikasi mereka dalam mendukung implementasi ASB.
“Penerapan ASB ini adalah bagian dari sejarah tata kelola pemerintahan kita, terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran. Namun, kami menyadari masih ada aspek yang perlu disesuaikan dan diperbaiki untuk mencapai hasil yang optimal,” ujar Asrun Lio.
Ia mengungkapkan beberapa fokus perbaikan ke depan, termasuk penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi SIPD RI, regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta penyusunan ASB non-fisik. Menurutnya, langkah-langkah ini penting untuk memastikan setiap kegiatan dilakukan dengan biaya yang efisien sesuai amanat undang-undang.
Asrun menekankan bahwa penerapan ASB merupakan mandat dari beberapa regulasi penting, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Regulasi ini mengharuskan penggunaan ASB, standar harga satuan, dan standar teknis dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran daerah.
“Semangat tim penyusun ASB sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kendala yang ada. Jika diperlukan, kita juga akan melibatkan universitas yang berkompeten untuk mendukung penyusunan ASB ini,” tambahnya.
Sekda Sultra berharap rapat koordinasi ini mampu menghasilkan rekomendasi perubahan dan penyesuaian yang relevan untuk penyusunan dokumen ASB.
Ia juga menargetkan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menjabarkan ASB fisik pada perencanaan dan penganggaran tahun 2025.
“Saya yakin, dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai tujuan bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut adalah para pejabat tinggi lingkup Pemprov Sultra, peserta rapat koordinasi, serta berbagai pihak terkait lainnya. Agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perencanaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
